Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional atau Indonesia National Air Carriers Association, INACA, mengaku kesulitan mendapatkan slot penerbangan di Bandara Halim Perdanakusuma.
Karena itu, INACA meminta Kementerian Perhubungan melakukan pendampingan untuk melobi pihak TNI Angkatan Udara (AU) guna memberikan izin terbang di bandara yang dahulunya bernama Tjililitan tersebut.
Melalui email yang diterima Bisnis, Minggu (21/9/2014), Ketua Penerbangan Berjadwal Indonesia National Air Carriers Association Bayu Sutanto mengatakan akhir-akhir ini airlines berjadwal dan charter menghadapi kendala mendapatkan izin slot dan security clearence (SC) dari TNI AU.
“Supaya diketahui, kewenangan memberikan izin slot dan SC yang sebelumnya dimiliki oleh Danlanud [Komandan Lapangan Udara] sudah dicabut sehingga yang berhak memberikan izin saat ini ada Asisten Operasi KSAU,” tuturnya.
Sebagai informasi tambahan, menurutnya sesuai rapat terakhir, kapasitas maksimal slot yang disetujui utuk penerbangan berjadwal dan charter adalah 74 pergerakan per hari. Saat ini, lanjutnya, berdasarkan informasi dari pengelola bandara, baru terpakai sekitar 34 penerbangan perhari.
Menurutnya, pengurus INACA, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Penerbangan Charter Denon Prawiraatmadja sudah berusaha meminta waktu untuk bertemu dengan Asisten Operasi KSAU maupun Danlanud Halim Perdanakusuma. Tapi usaha yang dilakukan sejak 3 pekan yang lalu itu belum ditanggapi.
“Kami sangat berharap pihak Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memfasilitasi dan membantu INACA agar bisa menemukan solusi dari persoalan tersebut sehingga menunjang kelancaran operasi penerbangan charter dan berjadwal di Bandara Halim,” ucapnya.
Terpisah, Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama TNI Hadi Tjahjanto mengatakan kesepakatan mengenai jumlah pergerakan pesawat sebanyak 74 movement/hari sudah menjadi komitmen matra udara tersebut.
“Untuk yang berjadwal tidak akan kami halang-halangi. Begitu juga yang charter. Hanya saja khusus untuk yang charter memang harus mendapatkan izin slot dan security clearence dari Mabes TNI AU,” paparnya.
Dia menjelaskan, Bandara Halim Perdanakusuma merupakan salah satu aset strategis TNI AU sehingga pemberian izin slot dan SC memang harus dilakukan oleh Mabes lantaran harus memperhitungkan kepentingan matra tersebut dalam skala yang lebih luas.
Sebelum Januari 2014, Bandara Halim Perdanakusuma merupakan bandara lokasi beroperasinya maskapai penerbangan tidak berjadwal alias charter.
Setelah itu, anak usaha Garuda Indonesia, Citilink memindahkan sebagian rute penerbangannya ke Halim guna mengurangi kepadatan di Bandara Soekarno-Hatta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
