Bisnis.com, JAKARTA – Himpunan petani mengusulkan beberapa langkah alternatif untuk Presiden terpilih Joko Widodo dalam rangka menyelesaikan masalah penguasaan dan jumlah kepemilikan tanah yang tidak adil untuk petani selama ini.
Ketua Kontak Nelayan Tani Nelayan Winarno Thohir mengatakan potensi lahan marjinal atau lahan sub optimal dapat menjadi solusi. Potensi lahan gambut yang rusak, jelasnya, dapat dimanfaatkan bila menggunakan teknologi tepat guna.
“Lahan gambut ada 15 juta hektare, 3 jutanya rusak. Nah pemerintah seharusnya bisa menggunakan teknologi ini untuk mengubah lahan marjinal menjadi optimal dengan bioteknologi,” katanya dalam acara Implementasi Kedaulatan Pangan dan Pembangunan Pertanian, Jakarta, (17/9/2014).
Winarno mengatakan bahwa kesiapan bioteknologi dalam negeri sudah ada, tinggal perhatian pemerintah untuk mendalami masalah lahan yang sulit didapatkan.
Sementara itu, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Hendri Saragih mengatakan relokasi fungsi hutan bisa jadi solusi. Dia mencontohkan kawasan hutan di Pulau Jawa yang dikuasai oleh Perum Perhutani mencapai 2 juta hektare yang dapat dibagi untuk lahan pertanian.
“Soalnya, ini kan sesungguhnya bukan hutan, tapi kebun kayu. Nah dari situ pemerintah bisa lihat mana yang berpotensi menjadi hutan abadi dan mana yang tidak,” katanya di tempat yang sama.
Dia juga mengatakan bahwa mekanisme perpanjangan masa izin hak guna usaha (HGU) yang masih tanah negara harus di disiplinkan.
“Tanah negara yang dikuasai perkebunan, jika masa izinya sudah lewat maka HGU nya jangan diperpanjang,” katanya.
Dari data yang diperoleh dari Kementerian Pertanian, sebanyak 4.338.847 rumah tangga (RT) usaha pertanian hanya menguasai lahan kurang dari 1000 m2. Adapun luas garapan 2000-4999 m2 menjadi yang paling banyak dikuasai rumah tangga pertanian dengan 6.733.364 RT.
