Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah pusat menyiapkan enam provinsi untuk mendapatkan kucuran dana dari Pemerintah Norwegia dalam pengelolaan hutan berkelanjutan yang totalnya mencapai Rp1,7 triliun.
Deputi Bidang Operasional Badan Pengelola REDD+ Republik Indonesia William Sabandar mengatakan keenam provinsi tersebut adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jambi, Sumatra Barat, Sumatra Selatan dan Sulawesi Tengah.
"Masing-masing dari kabupaten di 6 provinsi itu sekarang sedang belajar ke Jerman tentang tata kelola keberlanjutan hutan untuk bersiap memperoleh bayaran dari Pemerintah Norwegia dalam mengurangi emisi pada 2017-2019," kata William, Selasa (16/09/2014).
Dia mengatakan keenam provinsi itu diharapkan usai kembali dari Jerman dapat menyempurnakan tata kelola hutan dan gambut dalam sejumlah hal. Keenamnya dipilih BP REDD+ karena dinilai siap menjalankan tata kelola hutan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (EGK).
Adapun penyempurnaan tata kelola hutan dan gambut yaitu mendorong one map policy perizinan, penegakan hukum, mensinergisitaskan peraturan pusat dan daerah dalam mendukung perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan dan terakhir memfasilitasi penataan tata ruang wilayah dalam upaya menurunkan EGK.
"Nantinya Pemprov sekembalinya dari Jerman harus mendorong green village untuk menyiapkan dan memastikan desa-desa siap mengurangi EGK," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
