Bisnis.com, JAKARTA — Menjelang masa tenggat waktu Millenium Development Goals (MDGs), Kantor Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs (KUKPRI-MDGs) memperkirakan target MDGs tidak akan tercapai seluruhnya pada akhir 2015.
Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs Nila Moeloek mengatakan sejak MDGs diadopsi pada 2000, pembangunan nasional banyak mengalami kemajuan signifikan. Kendati demikian, dia mengaku capaian tersebut tidak seluruhnya merata.
“Kami harus mengakui selama perjalanan 14 tahun, kemajuan pencapaian MDGs ini tidak merata. Oleh karena itu, kami memandang masih banyak diperlukan kerjas keras, terobosan, dan inovasi untuk mempercepat pencapaian MDGs,” katanya, Senin (15/9/2014).
Nila mengungkapkan setidaknya ada enam isu yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah a.l.pertama, pencapaian angka kemiskinan dan kaitannya dengan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index/HDI).
Menurutnya, indeks pembangunan manusia di Indonesia masih terlalu rendah. Berdasarkan laporan United Nations Development Programm (UNDP) 2013, peringkat HDI Indonesia berada di posisi 126 dari 186 negara.
Kedua, masalah nutrisi di antara anak usia di bawah 5 tahun yang masih memprihatinkan. Data Riset Kesehatan Dasar 2013 menyebutkan prevalensi gizi buruk-kurang sebesar 19,6%. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan 2010 sebesar 17,9%.
Nila menilai indikasi malnutrisi kronis tersebut disebabkan kondisi buruk yang telah berlangsung begitu lama, seperti kemiskinan, gaya hidup tidak sehat, pola makan yang buruk, pola pengasuhan yang salah sejak kandungan.
Ketiga, prevalensi AIDS di Indonesia. Keempat, angka kematian ibu. Nila mengungkapkan angka kematian ibu mengalami kenaikan dari 359 per 100.000 kelahiran hidup pada periode 2012 dari sebelumnya 228 pada 2007.
Kelima, tingkat pendidikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, latar belakang pendidikan angkatan kerja selama ini, sebagian besar disumbang dari kelompok usia produktif dengan hanya mengenyam pendidikan di tingkat SD.
Keenam, rendahnya akses terhadap air bersih dan sanitasi layak. Persentase akses penduduk Indonesia terhadap air bersih dan sanitasi layak pada 2013 meningkat menjadi 64,3% di perkotaan dan 69,4% di perdesaan dari sebelumnya 33% pada 1990.
Kendati demikian, persentase tersebut masih jauh dari ideal mengingat air bersih sangat penting bagi kesehatan dan berperan penting terhadap ketahanan pangan melalui irigasi yang baik. Oleh karena itu, pemerintah mutlak memprioritaskan hal ini.
Apalagi, BPS memprediksi jumlah penduduk Indonesia pada 2015 mendatang akan melonjak hingga 247,5 juta jiwa. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan air pada 2015 akan meningkat hingga 47% atau sebanyak 9,39 triliun meter kubik.
Di tempat yang sama, Wakil Presiden Boediono mengatakan kaum muda merupakan pelopor perubahan, sekaligus berperan penting dalam percepatan pembangunan nasional. “Jadi, tidak benar generasi muda Indonesia itu melempem. Saya melihat banyak inisiatif luar biasa,” tuturnya.
