Bisnis.com, JAKARTA -Pengusaha trucking mengharapkan Badan Penyelenggara Hilirisasi (BPH) Migas memastikan ketersediaan BBM bersubsidi pada jalur distribusi logistik.
Jalur distribusi logistik itu antara lain berada di jalanan protokol seperti di Pantura Pulau Jawa, Jalan Lintas Sumatra (Jalinsum), dan lokasi di sekitar pelabuhan seperti di Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas.
Direktur Operasional Lookman Djaja Kyatmaja Lookman mengatakan, pemerintah harus memberikan kepastian ketersediaan BBM pada jalur-jalur tersebut. Karena, ketidakpastian akan BBM pada jalur vital itu akan mengganggu pendistrubsian barang. "Jalur logistik ini harusnya disarankan oleh kami pelaku. Karena BPH Migas tidak tahu mana itu [jalur logistik]," Senin (1/9/2014).
Sebenarnya, imbuhnya, pembatasan penyaluran BBM bersubsidi sudah jelas sesuai kebijakan BPH Migas. Pembatasan itu terjadi di cluster tertentu seperti daerah pertambangan dan perkebunan, sedangkan untuk truk pengangkut komoditas umum tidak dibatasi.
"Tapi mereka [BPH Migas] bilang seperti itu tidak tahu mana yang jalur logistik. Oleh karena itu kami akan duduk bersama menentukan jalur tersebut," ujarnya.
Menurutnya, pembatasan BBM bersubsidi saat ini membuat antren panjang pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Ketidakpastian tersebut sangat merugikan perusahaan transportasi yang ujungnya menyebabkan inflasi.
Kondisi ini sudah mulai terasa pada penurunan ritase truk dari sebelumnya, 6-7 kali ritase sebulan Jakarta-Surabaya, kini operasional truk hanya mampu 4-5kali ritase per bulan. "Ritase berkurang 15%-25%. Dari 6-7 ritase per bulan, sekarang 1-2 ritase hilang."
