Bisnis.com, SEMARANG -- Kalangan pengusaha mengkhawatirkan kelangsungan industri di tengah kebijakan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang tidak menentu, sehingga mendesak pemerintah segera memutuskan perubahan harga.
Frans Kongi, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah berharap kebijakan mengenai pasokan dan harga BBM segera dituntaskan, tanpa dipolitisasi.
"Pemerintah harus segera memutuskan mengenai kenaikan harga, mengambil jalan keluar persoalan BBM, karena ini urgent, berpengaruh di semua sektor ekonomi," ungkapnya, Selasa (2/9/2014).
Frans menilai kebijakan subsidi yang berlarut justru mendorong bengkaknya anggaran pemerintah. Dengan alasan itu, kalangan pengusaha mendukung kenaikan BBM bersubsidi.
"Biar anggarannya bisa dialokasikan untuk keperluan lain seperti peningkatan infrastruktur. Kenaikannya bisa bertahap, tapi pasti," ujarnya.
Daputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah V Jateng - DIY mengungkapkan inflasi daerah terkait harga BBM bersubsidi patut diwaspadai dan tetap dalam pantauan tim pengendalian inflasi daerah (TPID).
TPID selanjutnya siap memantau ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, hingga komunikasi publik untuk menekan gejolak di masyarakat.
Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jateng Priyanto memperkirakan kenaikan harga BBM bersubsidi memengaruhi peningkatan harga properti 10%.
"Pada prinsipnya pengembang siap kalau harga BBM bersubsidi dinaikkan," ujarnya.
