Bisnis.com, JAKARTA--Perbedaan pandangan antara penyusun dan pelaksana APBN 2015 dituding menjadi pemicu polemik penghambatan pemerintahan baru.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz mengatakan polemik BBM mencuat karena Rancangan APBN 2015 dilakukan oleh pemerintahan lama yang dipimpin SBY. Adapun pelaksananya, pemerintahan baru yang dipimpin presiden terpilih, Joko Widodo.
"RAPBN direncanakan pemerintahan lama, dan dijalankan pemerintahan baru. Beda pandangan itu menimbulkan kesan terjadi penghambatan," katanya, Sabtu (30/8/2014).
Dengan demikian, tegasnya, muncul kesan penyusunan RAPBN tersebut perlu penyempurnaan oleh pemerintah baru.
Meski demikian, paparnya, penyusunan dan pelaksanaan RAPBN 2015 tersebut sudah diatur sistem perencanaan nasional sesuai dengan aturan yang berlaku. "Jika perencana dan pelaksananya sama, tidak akan terjadi polemik tersebut."
