Bisnis.com, JAKARTA--Kurangnya koordinasi antar kelembagaan menjadi kelemahan dari mengoptimalkan keberadaan instrumen yang ada untuk mengatasi masalah tingginya kebutuhan rumah di Indonesia.
Hal tersebut mengemuka dalam hasil Seminar "Instrumen Apalagi untuk Mendukung Pembangunan Rumah Rakyat di Indonesia" oleh Masyarakat Peduli Perumahan dan Permukiman Indonesia (MP3I).
Pengurus Nasional MP3I Budi Rijanto menuturkan negara perlu memperkuat keberadaan dua instrumen yang dibutuhkan yakni tanah dan pembiayaan.
"Negara harus menjamin keberadaan tanah bagi seluruh rakyat, dan bukan dikuasai oleh kelompok tertentu. Disini dibutuhkan keadilan pertanahan," katanya, Selasa (26/8/2014).
Sementara pada instrumen pembiayaan, sambungnya, dibutuhkan terobosan berupa RUU Tabungan Perumahan Rakyat (tapera). Dengan begitu, diharapkan jurang pemisah antara masyarakat miskin dengan yang mampu dapat berkurang.
"Backlog tidak mungkin dapat dituntaskan oleh pemerintah saja, perlu terobosan di sini. Selain itu, peran pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat, sehingga kelembagaan dapat terorganisir dengan baik," ungkapnya.
