Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemerintahan baru membentuk Kementerian Kedaulatan Pangan yang terdiri dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan&Perikanan tidak mendapat respons positif dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo.
Cicip menilai lebih penting mewujudkan gagasan Menteri Koordinator Kelautan. "Harus ada yang mengkoordinir Rancangan Undang-Undang Kelautan yang isinya menekankan pada tata ruang maritim dari 14 Kementerian/Lembaga yang selama ini tumpang tindih," katanya Senin (25/8).
Menurutnya, sektor kelautan dan perikanan sangatlah potensial. KKP mencatat PDB Perikanan mencapai 6,9% atau lebih tinggi dari PDB Nasional 5,8% pada 2013. Selain itu, eskpor perikanan mengalami kenaikan rata-rata 8,9% per tahun sejak 2014.
Adapun produksi ikan nasional meningkat 26,2% selama 2010-2013. Dia juga menilai kenaikan tingkat konsumsi ikan yang mencapai 35kg/kapita/tahun lebih baik dibandingkan capaian tingkat konsumsi sapi oleh Kementerian Pertanian sebesar 3kg/kapita/tahun.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebijakto mengatakanpencapaian KKP bisa jadi menurun jika fokus kementerian menekankan pada dua sektor besar untuk masyarakat Indonesia.
“Yang ditakutkan, pencapaian ini akan mundur lagi. Lebih baik tidak ada Kementerian Kedaulatan Pangan,” katanya.
