Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menilai aspek ketahanan gizi tidak kalah pentingnya untuk diwujudkan oleh pemerintahan baru, selain terciptanya kedaulatan pangan dalam negeri.
Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan KKP Saut P. Hutagalung mengatakan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan yang menyebutkan 35% balita di Indonesia terlahir stunting sangat mengkhawatirkan.
Soalnya, fenomena semakin pendeknya pertumbuhan dan tergangunya kecerdasan balita tersebut dapat mengancam kelangsungan generasi penerus, sehingga dia menilai masalah ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah.
“Kedaulatan pangan penting, tapi ketahanan gizi juga tak kalah penting. Digenjotnya konsumsi sektor perikanan sebagai sumber protein hewani 220 juta jiwa masyarakat di Indonesia bisa jadi solusi,” katanya saat ditemui di Menara Kadin, seperti yang dikutip dari Bisnis (25/8/2014).
Saut menjelaskan seharusnya perikanan diberikan peran yang lebih besar, karena selain produksinya yang sudah memenuhi tingkat konsumsi ikan nasional, perikanan merupakan sumber daya protein hewani yang gampang didapatkan dan harganya terjangkau.
Seperti yang dicatat KKP, tahun lalu, tingkat konsumsi ikan dalam negeri mencapai 8 juta ton/ tahun atau setara dengan 35 kg/kapita/tahun, sementara produksi ikan nasional telah melebihi tingkat konsumsi sebesar 11 juta ton, dengan komposisi 5,8 juta ton ikan tangkap dan 5,2 juta ton ikan budidaya.
“Sebenarnya kita sudah swasembada ikan, terlepas dari impor-impor ikan tertentu itu. Maka tersedianya ikan untuk masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai pemenuhan gizi protein hewani,” jelasnya.
Meski demikian, Saut mengkritisi Undang-Undang kedaulatan pangan yang sebelumnya dibentuk tanpa menyertakan perikanan di dalamnya. Padahal, tersedianya ikan lebih besar dibandingkan daging sapi, misalnya yang tingkat konsumsinya baru mencapai 3kg/kapita/tahun.
“Untunglah UU Pangan No.18 Tahun 2012 itu menyertakan ikan didalamnya. Dengan potensi laut kita yang kaya, seharusnya kita bisa menekan angka gizi buruk melalui ikan,” jelasnya.
Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana menambahkan bahwa sektor perikanan menjamin pemenuhan gizi masyarakat karena ketersediaannya yang mencukupi tingkat konsumsi nasional hingga 2019 nanti.
“Target produksi ikan mencapai 38,2 juta ton, komposisinya ikan tangkap tetap sebanyak 5,8 juta ton karena estimasinya telah melewati batas maksimal 80% ikan tangkap yang ada di lautan yakni 6,4 juta ton. Sisanya akan digenjot melalui perikanan budidaya, termasuk rumput laut di dalamnya,” jelasnya.
Suhana mengatakan pengemabangan teknologi lahan sempit namun memicu produktivitas tinggi yang dilakukan KKP diprediksi akan mencapai target, selain tetap memperhatikan benih dan pakan ikan budidaya.
Dia mengatakan hal tersebut terlihat dari pertumbuhan budidaya ikan yang terus bertambah hingga 20% setiap tahunnya, “Kalau teknologi ini kita lakukan terus, dalam rentang 5 tahun tidak menutup kemungkinan bisa tercapai.”
