Bisnis.com, JAKARTA—Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) memperkirakan realisasi belanja daerah sepanjang semester I/2014 mencapai Rp255,72 triliun atau 31,3% dari total anggaran belanja daerah tahun ini sebesar Rp815,91 triliun.
Berdasarkan dokumen Estimasi Realisasi Belanja Daerah Juni 2014, Selasa (19/8/2014), tren realisasi penyerapan belanja daerah paruh pertama tersebut lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 34,3%, maupun realisasi penyerapan belanja daerah 2012 sebesar 34,6%.
DJPK mengungkapkan rata-rata realisasi belanja daerah sepanjang semester I/2014 per provinsi mencapai 31,3%. Dari 34 provinsi, sebanyak 13 provinsi memiliki realisasi belanja di bawah rata-rata. Sementara, sisanya memiliki realisasi belanja di atas rata-rata.
Berdasarkan pantauan DJPK, realisasi belanja dearah Provinsi Kalimantan Utara diperkirakan sebesar 14,1% atau terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Sementara, realisasi belanja Provinsi Maluku Utara diperkirakan sebesar 44,0% atau tertinggi dibandingkan dengan daerah lainnya.
Dikonfirmasi terkait proyeksi penyerapan belanja daerah Januari-Juni 2014 tersebut, Pelaksana harian (Plh) Direktur Evaluasi Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah DJPK Rukijo tidak menjawab pesan dari Bisnis.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai rendahnya penyerapan belanja daerah di paruh pertama mencerminkan rendahnya kualitas pengelolaan fiskal pemerintah daerah.
“Meskipun demikian, pemda jangan ditekan untuk menyerap belanja daerah lebih besar lagi. Saya takutkan pemda justru malah serampangan menggunakan belanja untuk hal-hal yang tidak penting,” tuturnya.
