Bisnis.com, JAKARTA--Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia I Kadek Dian Sutrisna Artha berpendapat pemangkasan lebih tepat dilakukan melalui RAPBN-P.
"Kebijakan anggaran harus disesuaikan dengan visi misi presidennya," katanya , Selasa (11/8/2014).
Namun, menurut Kadek, tantangan akan datang dari struktur parlemen yang akan datang.
Jika melihat postur yang ada saat ini, ketika Jokowi resmi menjadi presiden definitif, pemerintah akan cukup kewalahan untuk meloloskan rancangan kebijakannya di DPR.
Namun, sambung Kadek, jika nantinya Golkar bergeser kubu tugas pemerintah untuk meyakinkan parlemen akan lebih mudah.
Kadek juga mengatakan jika kebijakan pemangkasan dilakukan setengah-setengah atau dibagi antara pemerintaha saat ini dan pemerintah yang akan datang hal ini bisa memicu ekspektasi yang berlebihan di masyarakat.
Selain itu ketidakpastian harga juga bisa lebih besar.
