Bisnis.com, BANDUNG -- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Jawa Barat menilai rencana kenaikan elpiji 12 kg dalam waktu dekat akan menambah beban dunia usah.
Ketua PHRI Jabar Herman Muchtar mengungkapkan kontribusi biaya kebutuhan elpiji cukup kecil hanya sekitar 3%-5% dari biaya operasional keseluruhan.
Namun, lanjut Herman, jika diakumulasikan dengan beban lainnya akan lebih memberatkan dunia usaha.
"Beban pelaku industri hotel ini sudah terlalu besar seperti pajak air tanah dan listrik yang bertahap tarifnya juga harus naik. Jika elpiji juga ikut naik, pelaku tentu merasa kesulitan terlebih kondisi persaingan industri hotel di Jabar sudah semakin ketat," katanya kepada Bisnis, Jumat (8/8/2014).
Herman mengungkapkan, para pelaku sendiri kini tidak dapat menaikan tarif kamar mengikuti beban operasional yang juga meningkat.
Jumlah ketersediaan kamar dan pangsa pasar atau wisatawan yang menggunakan kamar hotel dinilai sudah tidak sebanding, sehingga okupansi saat ini masih terbilang kecil yaitu rata-rata 50% untuk hotel di Jabar.
Di Kota Bandung, misalnya, okupansi tidak pernah meningkat karena pembangunan hotel yang semakin marak atau tanpa proteksi khusus dari pemerintah, sementara persaingan harga sudah semakin ketat.
Sementara itu, Asosiasi Kafe dan Restoran (AKAR) Kota Bandung menilai rencana penaikan elpiji 12 kg tidak akan berdampak besar terhadap industri kafe dan restoran.
Dedie Soekartin, Ketua AKAR Bandung mengatakan beban penggunaan elpiji untuk industri kafe dan restoran masih terbilang cukup kecil yaitu sekitar 3%, sehingga tidak akan mempengaruhi perkembangan dunia usaha.
"Dampak dari kenaika elpiji 12 kg ini pasti akan merata pada semua sektor. Para pengusaha kafe dan restoran sendiri saya yakin sudah mempertimbangkan hal seperti ini sebelumnya dan menyiapkan berbagai strategi bisnis tertentu," katanya.
Menurutnya, jika memang berpengaruh cukup besar, para pelaku mungkin akan mengurangi porsi atau memilih untuk menaikan harga makanan yang dijual.
Biasanya, dampak hanya terjadi pada beberapa minggu pertama dengan penurunan omzet dan setelah itu kondisi akan kembali seperti semula.
Dia mengatakan jika pelaku usaha dapat tetap menjaga kualitas produk makanan yang disajikan, tidak akan ada dampak besar bagi bisnis kafe dan restoran.
"Kami akan selalu berupaya mendukung program pemerintah dan kenaikan tarif gas elpiji seperti ini merupakan suatu hal yang lumrah sehingga bukan menjadi masalah besar," ujarnya.
Secara terpisah, Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat menolak rencana Pertamina yang akan menaikkan harga gas elpiji 12 kg.
Ketua Apindo Jabar Dedy Widjaja mengatakan kenaikan tersebut bisa memukul dunia usaha terutama industri makanan rakyat.
Dia menjelaskan industri tersebut paling banyak menggunakan elpiji sebagai bahan bakar produksinya.
Sehingga, adanya kenaikan akan semakin mencekik keberadaan industri makanan.
"Yang bakal terkena dampak kenaikan elpiji ini industri kecil seperti makanan,” katanya.
Menurutnya, jika Pertamina tetap berkeras menaikkan harga elpiji 12 kg maka dipastikan industri makanan banyak yang gulung tikar serta menaikkan harga produknya sekitar 10%-15%.
Sebaliknya, daya beli masyakarat pun akan semakin menurun akibat tidak mampu membeli produk dari industri makanan yang mahal.
“Industri dan masyarakat juga yang akan jadi korban dari kebijakan ini. Kami minta Pertaminan meninjau ulang rencana kenaikan tersebut,” ujarnya.
Dia menjelaskan bahan baku elpiji itu didapat dan diolah di dalam negeri sehingga tidak ada alasan untuk menaikkannya.
Berbeda dengan BBM yang bahan bakunya dari dalam negeri yang diekspor ke luar negeri, lalu kembali ke Indonesia.
“Jangan elpiji yang dinaikan, lebih baik BBM saja. Karena itu bisa menyebabkan defisit yang cukup besar setiap tahunnya,” ujarnya.
Seperti diketahui, Pertamina (Persero) berencana menaikkan harga elpiji 12 kilogram mulai bulan depan.
Kebijakan itu dipicu akumulasi kerugian selama hampir 7 tahun hingga lebih dari Rp22 triliun akibat praktik jual rugi elpiji 12 kg.
Dalam roadmap, Pertamina berencana menaikkan kembali harga elpiji pada Juli, tetapi kembali ditolak pemerintah karena ada Pemilu, hingga mundur ke Agustus.
Namun, dalam roadmap itu disepakati harga naik bertahap dua tahun sekali hingga pada 2016 sudah ekonomis setara Rp180 ribuan per tabung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
