Bisnis.com, JAKARTA – Badan Perencanaan Nasional telah memutuskan 116 aksi yang akan dituntaskan dalam Program 100 Hari Terakhir Kabinet Indobesia Bersatu (KIB) Jilid II.
Keputusan itu diperoleh Bappenas bekerjasama dengan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sesuai dengan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana menyebutkan secara keseluruhan ada 116 Aksi Penuntasan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.
“Total ada 116 aksi penuntasan yang terbagi atas beberapa kementerian,” ujar Armida saat ditemui usai menghadiri rapat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/7/2014).
Kementerian Perekonomian, ujarnya, memiliki delapan aksi yang menjadi fokus utama dalam program kerja 100 Hari Terakhir.
Pertama, ujarnya, penyelesaian akuisisi lahan untuk first priority area power block PLTU Jawa Tengah sebesar 2 x 1.000 MW. Kedua, penyediaan draft akhir Guarantee Agreement yang disetujui oleh seluruh pottential bidders untuk lelang proyek PLTU Mulut Tambang Sumsel 9 dan 10.
Ketiga, penetapan terms and conditions (termasuk fiscal terms) untuk draft PSC East Natuna. Keempat, penandatangan SLA Migas antara seluruh kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan SKK Migas.
Kelima, penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri antara Menko bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan Menteri Dalam Negeri. SKB tersebut untuk mengatur kepatuhan entitas pelapor, penetapan usaha pelapor, partisipasi pemerintah daerah, dan perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Keenam, penerbitan peraturan presiden untuk peningkatan kualitas tata kelola pengaturan dan pengelolaan lalu lintas barang ekspor dan impor. Hal itu untuk mengatur standarisasi proses perizinan impor terintegrasi antar kementerian/lembaga dan untuk pembentukan one stop service perizinan impor berbasis manajemen risiko dan terintegrasi antar kementerian/lembaga.
Ketujuh, penyelesaian laporan rekomendasi strategi penurunan subsidi energi yang mencakup subsidi BBM dan subsidi listrik untuk diserahkan oleh Presiden SBY ke presiden berikutnya.
Kedelapan, penerbitan instruksi presiden tentang penanganan dwelling time di pelabuhan sebagai basis penataan multi sektor penanganan dwelling time di berbagai pelabuhan di Indonesia.
“Ini kami susun dengan merujuk RPJMN [Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009 – 2014], RKP [Rencana Kerja Pemerintah 2014], RAPBN [Rencana Anggaran dan Pembelanjaan Negara 2014], dan instruksi-instruksi dan keputusan-keputusan presiden yang sudah dikeluarkan,” katanya.
Program 100 Hari Terakhir tersebut merupakan persiapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelang serah terima jabatan RI1 ke presiden terpilih pada 20 Oktober 2014. Hal ini diharapkan menjadi sebuah tradisi politik baru untuk menuntaskan pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan sebelum masa jabatan berakhir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
