INDUSTRI PERTAHANAN: PAL Jajaki Kerjasama dengan Turki

Bisnis.com, SURABAYA--Perusahaan galangan kapal PT PAL Indonesia (Persero) berencana menjajaki peluang kerjasama industri pertahanan dengan Turki untuk mendukung kebutuhan alutsista dalam negeri.

Penjajakan tersebut dilakukan sejalan dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang Kerjasama Industri Pertahanan RI-Turki dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 10 Juli 2014.

Direktur Produksi PAL Indonesia Edy Widarto mengatakan selama ini PAL kerap melakukan kerjasama dalam pembuatan kapal-kapal perang dengan negara asing. Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan bisa mempermudah proses kerjasama.

“Kerjasama dengan Turki masih akan kami jajaki dulu seperti apa dan bagaimana bentuknya, karena kemungkinan  kalau di sini (PAL) penuh pesanan kapal, bisa saja kerjasamanya berupa pembuatan kapal perang di sana,” ujarnya di sela-sela acara kunjungan kerja Ketua MPR Sidarto Danusubroto di PAL Indonesia, Surabaya, Selasa (15/7/2014).

Edy mencontohkan  PAL Indonesia juga pernah melakukan kerjasama dengan galangan swasta di Jeddah seperti mendapat proyek dari Jeddah, mendapat dukungan pendanaan ataupun membangun proyek di Jeddah.

“Begitu pula dengan Myanmar yang saat ini sedang ingin memesan kapal perang jenis LPD [Landing Platform Dock] seperti yang dipesan Filipina kepada kami pada beberapa bulan lalu,”  paparnya.

Rencananya, direksi PAL Indonesia dalam waktu dekat akan ke Myanmar untuk membahas proyek pembuatan kapal jenis LPD tersebut.

Dalam UU Kerjasama Industri Pertahanan RI-Turki tersebut meliputi kerjasama penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan bagi penelitian bersama, pengembangan, produksi dan proyek modernisasi, bantuan timbale balik dalam bidang produksi dan pengadaan produk industri danjasa pertahanan, penjualan dan pembelian yang saling menguntungkan, pertukaran informasi ilmiah dan teknis.

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan saat ini industri pertahanan dalam negeri masih berada dalam tahap industri menengah. Menurutnya masih banyak tantangan yang dihadapi agar Indonesia masuk dalam tahap industri pertahanan dengan teknologi tinggi.

Adapun aspek yang masih harus diperbaiki agar industri pertahanan dalam negeri mampu berkembang, di antaranya aspek manajemen di pemerintahan dan perusahaan, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang seharusnya berusia muda di atas 20 tahun tetapi saat ini kebanyakanya masih pekerja usia 40 tahun, infrstruktur produksi serta dukungan modal.