Bisnis.com, JAKARTA—Laju pembangunan daerah kian sulit meningkat dan cenderung stagnan setelah jumlah transfer dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat lebih banyak diserap belanja pegawai ketimbang belanja modal.
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2013, BPK mengungkapkan porsi belanja pegawai daerah sejak 1994 hingga 2012 tercatat naik 36,5 kali menjadi Rp255,83 triliun, dari sebelumnya hanya Rp7 triliun.
Bahkan, belanja pegawai atas transfer daerah sempat melampaui nilai 100%, yakni pada 2010 sebesar 103,43% dan 2011 sebesar 101,89%. Berbanding terbalik, jumlah anggaran untuk belanja modal justru cenderung menurun, yakni rata-rata sekitar 20% dari total belanja daerah.
Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Prijambodo mengaku prihatin terhadap belanja daerah yang semakin tidak dialokasikan untuk kepentingan masyarakat daerah.
“Saya prihatin bahwa belanja daerah relatif semakin tidak dialokasikan untuk kegiatan yang tidak memberikan multiplier effect ke masyarakat. Saya rasa hal ini dikarenakan pengendalian sistem kepegawaian daerah yang belum memadai,” jelasnya, Jumat (10/07/2014).
Bambang mengungkapkan tidak memadainya sistem pengendalian kepegawaian daerah membuat pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) di pemerintah daerah melebihi kebutuhan. Alhasil, hal ini berdampak terhadap progres pembangunan daerah.
Dengan demikian, lanjutnya, persoalan ini perlu segera diperhatikan bagi pemerintahan yang akan datang. Apabila tidak, pembangunan daerah yang stagnan akan berakibat terhadap rendahnya minat penanam modal untuk berinvestasi di daerah.
“Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi daerah sulit tumbuh. Bahkan hal itu juga dapat memicu dampak-dampak negatif lainnya, misalnya urbanisasi, pengangguran, hingga kemiskinan. Jadi memang dampaknya kemana-mana,” tuturnya.
Oleh karena itu, dia berharap pengendalian sistem kepegawaian pemerintah dapat lebih terukur, dan alokasi DAU bisa didorong ke belanja modal. Menurutnya, kemampuan pemerintah daerah dalam investasi belanja modal, berkorelasi positif terhadap investasi swasta.
Sementara itu, Ketua BPK Rizal Djalil mengaku transfer DAU dari pemerintah pusat setiap tahun terus membesar. Akan tetapi, peningkatan alokasi DAU justru lebih banyak diserap belanja pegawai atau birokrasi.
“Kalau semuanya ke belanja pegawai, lalu kapan membangunnya. Jadi kami membuka untuk melakukan diskusi dengan Dewan Perwakilan Daerah [DPD]. Kami harap DPD bisa bisa mengambil inisiatif memperbaiki alokasi DAU ini,” ujarnya.
Rizal mengaku membengkaknya porsi belanja pegawai daerah akan menjadi persoalan yang besar bagi pemerintahan yang akan datang. Oleh karena itu, perlu infrastruktur yang memadai guna menunjang perekonomian daerah.
