KOPERASI SIMPAN PINJAM: NTB Targetkan Peningkatan Koperasi Berbasis Syariah

Provinsi Penggerak Koperasi Terbaik 2009, Nusa Tenggara Barat mencanangkan pengikisan koperasi tidak aktif yang persentasinya saat ini mencapai 31,78%, serta akan meningkatkan jumlah koperasi simpan pinjam berbasis syariah.
Mulia Ginting Munthe | 02 Juli 2014 16:05 WIB
Ilustrasi - Antara

Bisnis.com, JAKARTA -- Provinsi Penggerak Koperasi Terbaik 2009, Nusa Tenggara Barat mencanangkan pengikisan koperasi tidak aktif yang persentasinya saat ini mencapai 31,78%, serta akan meningkatkan jumlah koperasi simpan pinjam berbasis syariah.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Nusa Tenggara Barat Supram mengatakan, program peningkatan koperasi tidak aktif menjadi target utama.

”Total koperasi di NTB sebanyak 3.851, sedangkan yang tidak aktif 1.224 unit. Mengaktifkan mereka menjadi prioritas kami bersamaan dengan peningkatan kualitas koperasi serta menambah jumlah koperasi simpan pinjam (KSP) syariah,” katanya kepada Bisnis, Rabu (2/7/2014).

Menurut dia, indikator koperasi yang tidak aktif ada empat unsur, masing-masing tidak melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT), kepengurusan tidak aktif, tidak ada kegiatan usaha, alamat sulit ditemukan sehingga kerap dianggap sudah membubarkan diri.

Adapun ciri koperasi berkualitas terdiri dari enam unsur, yaitu badan usaha aktif, melakukan RAT, audit serta proses perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pengawasan secara aktif. Selain itu mempunyai kontribusi terhadap pembangunan daerah melalui kontribusi pajak.

Dari 11 wilayah kabupaten/kota dan provinsi untuk program 2014—2018, NTB menargetkan pertumbuhan koperasi berkualitas sekitar 200 unit per tahun.

Saat ini jumlahnya sekitar 200 unit, sehingga pada 2018 diperkirakan mencapai 1.000 unit.

Tentang pencanangan pertumbuhan KSP berbasis syariah, Supram menjelaskan, sampai periode 2018 diperkirakan mencapai 500 unit.Sedangkan jumlah KSP hingga awal tahun ini sebanyak 72 unit, berarti peningkatan pertumbuhannya rata-rata di atas angka 100 unit per tahun.

”Layanan pembiayaan bagi pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di NTB masih tinggi, sehingga kami harus menciptakan sumber pembiayaan yang lebih mampu menyerap aspirasi masyarakat,” tutur Supram.

Lombok Timur merupakan kabupaten berpotensi bagi pertumbuhan koperasi tidak aktif menjadi aktif.

Daerah ini juga potensial untuk meningkatkan jumlah KSP Syariah untuk mendukung keinginan pemerintah provinsi dengan julukan Pulau 1.000 Masjid itu.

Sebanyak 11 wilayah kabupaten/kota dan provinsi di NTB adalah, Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, Kota Bima serta Ibu Kota Provinsi Mataram.

Tag : koperasi, koperasi simpan pinjam
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top