Bisnis.com, JAKARTA- Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyatakan lemahnya koordinasi antarlembaga negara menjadi salah satu penghambat sektor perumahan rakyat di Indonesia.
Ketua Apersi (versi munas Jakarta) Anton Radiumanto Santoso mengatakan berbagai masalah yang menghambat langkah pemenuhan perumahan bagi seluruh masyarakat bersifat kompleks, dan terkait dengan berbagai kementerian.
Dia menyatakan selama ini Kementerian Perumahan Rakyat belum mampu bersinergi dengan berbagai kementerian lain.
Misalnya, sambung dia, penetapan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) yang belum juga ditetapkan, padahal harga baru untuk hunian bersubsidi telah ditetapkan Kemenpera.
"Masalah perumahan kompleks, selain Kemenpera juga melibatkan kementerian lain seperti Kemenkeu, Kemendagri dan lainnya," ujarnya di sela diskusi Bedah Visi Capres di sektor Perumahan Rakyat, Selasa (10/6/2014).
Anton berharap pemerintah yang baru perlu mengatasi permasalahan yang menghambat koordinasi sehingga permasalahan perumahan dapat segera diselesaikan.
"Mungkin dengan adanya koordinator, agar tidak tumpang tindih," ungkapnya.
Selain itu, dia menuturkan kluster Kemenpera perlu ditingkatkan sehingga koordinasi dengan daerah terkait pemenuhan sektor papan bisa lebih cepat dan tepat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
