Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai hingga saat ini belum ada pemerintah yang berani menjamin pemenuhan target perumahan rakyat.
Ketua Komite Tetap Kebijakan Bidang Properti dan Kawasan Industri Kadin, Teguh Satria mengatakan kekurangan hunian yang ditetapkan Badan Pusat Statistik pada 2010 sebesar 13,6 juta unit. Dari angka itu, diperkirakan akan semakin melebar mencapai 15 juta unit pada 2013.
"Tapi belum ada pemerintah yang menggaransi kapan seluruh masyarakat punya rumah yang layak. Ini satu hal yang sangat penting," tegasnya di sela-sela diskusi Bedah Visi Capres di sektor Perumahan Rakyat, Selasa (10/6/2014).
Oleh karena itu, Teguh menantang para pasangan calon presiden-wakil presiden untuk memberikan garansi atas pemenuhan sektor papan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
"Harapan saya pemerintah ke depan, dapat menggaransi kepada rakyat, misalnya hingga tahun 2045, dijamin semua masyarakat memiliki rumah," katanya.
Tidak hanya memberi jaminan, lanjutnya, tetapi pemerintah baru ditantang untuk memberikan langkah tepat untuk merealisasikan target itu. Dia menjelaskan backlog yang ada ini terdiri dari berbagai macam kelompok.
"Sementara sampai saat ini tidak ada mapping, misalnya di Sulawesi bagian mana yang membutuhkan lebih banyak dan juga wilayah lain?"
Teguh menambahkan pemerintah yang baru juga perlu memetakan tingkat kemampuan masyarakat yang membutuhkan. Dari backlog, sambungnya, mungkin hanya sepertiga masyarakat yang mampu untuk membeli hunian.
"Mungkin sekitar 10 juta yang bisanya hanya sewa atau sewa pun tidak mampu. Itu juga harus dipenuhi," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
