Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rencana Pengurangan Bea Keluar Mineral Dibawa ke Meja Presiden

Kementerian Koordinator Perekonomian segera membawa rencana pengurangan bea keluar mineral ke meja Presiden setelah bertemu dengan Richard C. Adkerson, CEO Freeport McMoran Copper & Gold Inc--prinsipal PT Freeport Indonesia, untuk kedua kalinya dalam tahun ini.
Area pertambangan Freeport /bisnis.com
Area pertambangan Freeport /bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator Perekonomian segera membawa rencana pengurangan bea keluar mineral ke meja Presiden setelah bertemu dengan Richard C. Adkerson, CEO Freeport McMoran Copper & Gold Inc--prinsipal PT Freeport Indonesia, untuk kedua kalinya dalam tahun ini.

Menko Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan tim negosiasi pemerintah dan Freeport telah mencapai kesepakatan tentang beberapa dari enam poin renegosiasi kontrak karya (KK), salah satunya tentang bea keluar.

Beberapa poin lainnya belum disepakati. Meskipun demikian, CT enggan menyebutkan poin apa saja yang belum mencapai titik temu.

“Finalisasi sedang berjalan dan akan dilaporkan dalam sidang kabinet terbatas,” ujarnya seusai bertemu dengan Adkerson, Rabu (4/6/2014).

Sidang itu menurut rencana dilakukan di Batam, Kamis (5/6). Keputusan Presiden SBY dalam sidang kabinet itu akan menjadi penentu terbit atau tidaknya peraturan menteri keuangan tentang pengurangan bea keluar mineral yang sebelumnya sudah disepakati di tingkat Kemenko Perekonomian.

Para menteri yang ikut dalam pertemuan dengan Freeport pun tutup mulut. Menteri Keuangan M. Chatib Basri menolak memberi keterangan mengenai hasil pertemuan dengan Freeport, termasuk soal skema pengurangan bea keluar.

“Kalian dengarkan Pak Chairul aja deh,” ujarnya.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar menuturkan pemerintah dan Freeport pada prinsipnya sudah menyepakati pengurangan bea keluar meskipun rentang pengurangan masih dinegosiasikan.

“Secara umum range-nya sudah hampir dekat (pada kesepakatan) ya, tapi memang finalnya harus disetujui di kabinet,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Sri Mas Sari
Editor : Fatkhul Maskur
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper