Bisnis.com, BALIKPAPAN - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Kalimantan Timur menyesuaikan tarif listrik pada ruang ritel menjadi Rp2.400 per KWh dari sebelumnya Rp1.900 per KWh - Rp2.200 per KWh menyusul adanya perubahan tarif dasar listrik yang diputuskan PLN awal Mei lalu.
Ketua APPBI Kaltim Agustinus mengatakan penyesuaian tarif ini mulai berlaku pada tagihan listrik yang dibebankan bulan ini. Dengan demikian dapat dikatakan penyesuaian tarif listrik ini berkisar antara 9% - 26%.
“Kami memang tidak bisa melakukan penyesuaian tarif sewa karena sudah dilakukand ari awal tahun. Karena itu, imbas dari penyesuaian TDL ya penyesuaian tarif kepada pelanggan,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (4/6/2014).
Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan seluruh anggota APPBI Kaltim terkait dengan penyesuaian tarif dasar listrik (TDL) ini. Namun, belum semua anggota menyampaikan angka penyesuaian tarif kepada masing-masing penyewa ruang ritel di mal yang ada.
Agustinus menyebutkan penggunaan listrik dari PLN memang masih menjadi tumpuan bagi pusat perbelanjaan untuk beroperasi. Meskipun demikian, pusat perbelanjaan yang berkategori pelanggan captiveharus keluar dari sistem kelistrikan dan mempergunakan daya mandiri pada saat beban puncak terjadi.
“Itu [penggunaan daya mandiri] sebenarnya sudah menambah ongkos operasional kami. Karena itu, kami berharap agar permasalahan kelistrikan juga bisa secepatnya pulih,” katanya.
Sementara itu, Ketua Kadin Kota Balikpapan Rendi Susiswo Ismail mengatakan penyesuaian TDL oleh PLN memang menyebabkan pelaku usaha juga ikut melakukan tindakan serupa. Imbas yang paling besar terhadap permasalahan ini tetap mengarah kepada konsumen yang harus menanggung biaya produksi.
“Kalau seperti ini tentu akan ada penyesuaian harga di tingkat konsumen karena listrik merupakan salah satu ongkos produksi yang harus dibayar,” tuturnya.
Dia mengkhawatirkan hal ini akan menyebabkan inflasi yang berpotensi menggerus daya beli. Dampak ikutannya, tuturnya, mengarah pada efisiensi yang kemungkinan bisa menyebabkan pemutusan hubungan kerja karena perusahaan merasa perlu untuk mempertahankan arus kas.
Karena itu, Rendi meminta penyesuaian TDL dilakukan pemerintah secara bijak agar dampaknya tidak terjadi secara luas. Dia juga berharap agar pihak swasta bisa ikut berpartisipasi dalam energi kelistrikan, dari hulu ke hilir, sehingga monopoli yang dilakukan PLN tidak lagi terjadi.
Sebelumnya, Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Apindo Kaltim Herry Johanes mengatakan kenaikan TDL ini secara tidak langsung tetap akan membebani pelanggan yang berada di kelas yang lebih rendah. “Karena pelaku usaha jelas akan membebankan itu dalam ongkos produksi dan dibayar oleh kita semua,” katanya.
Dia memahami penaikan TDL ini bertujuan untuk mengurangi subsidi energi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, Herry menekankan agar hasil pengurangan subsidi ini nantinya bisa diarahkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Pemerintah, kata Herry, selalu mengambil kebijakan di saat yang tidak tepat. Dia mencontohkan pelarangan ekspor bahan tambang yang dilakukan saat kondisi ekonomi sedang sulit sehingga masyarakat yang harus menanggung akibatnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
