Bisnis.com, JAKARTA — Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia (PJMI) mengadakan acara diskusi publik bertajuk “Mencari Presiden yang Pro UU Jaminan Produk Halal” yang diisi oleh pembicara-pembicara dari MUI, Kadin Timur Tengah, dan Panja Halal DPR RI.
Pemilihan tajuk acara ini berdasarkan keprihatinan bahwa tidak adanya undang-undang yang mengatur tentang jaminan produk halal.
“Ini ironis, katanya Islam mayoritas di Indonesia tetapi kenapa tidak punya undang-undang jaminan produk halal,” ujar Mohammad Anthoni, Ketua Umum PJMI, Kamis (22/5/2014).
Dia mengatakan bahwa RUU Jaminan Produk Halal perlu segera disahkan untuk melindungi umat Islam dari makanan dan barang yang tidak halal. Selain melindungi umat dalam negeri, diharapkan dengan disahkannya RUU tersebut ekspor Indonesia ke negara-negara Timur Tengah akan meningkat.
Adapun tujuan dari acara diskusi ini adalah untuk menelaah dan mengkaji lebih mendalam apa saja isu-isu yang perlu dipikirkan dalam pembahasan RUU Jaminan Produk Halal. RUU tersebut sudah dibahas dalam rapat DPR selama dua periode namun tak kunjung disahkan karena masih ada perbedaan pendapat yang belum terselesaikan, baik di legislatif maupun eksekutif.
