Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana mengadakan pertemuan dengan pengelola pulau yang memiliki kewarganegaraan asing untuk membahas legalisasi usaha agar bisa termasuk Penanaman Modal Asing (PMA).
Sudirman Saad, Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) mengatakan, kebanyakan pengelolaan pulau masih bersifat individu dan belum dibentuk perseroan terbatas (PT).
“Kami ingin pengelolaan pengelolaan pulau oleh warga negara asing [WNA] dibentuk PT agar legal dan dapat masuk ke kategori PMA,” ujarnya di Jakarta, Selasa (6/5/2014)
Alasan lainnya, lanjut Sudirman, agar nantinya pengelolaan pulau tersebut dapat didata dan diawasi secara komprehensif. Selain itu, pihak pengelola pulau juga bakal mendapat kejelasan usaha secara hukum, dan efeknya bakal mendapat perlindungan.
“Kalau status hukum jelas, semua pihak akan diuntungkan. Kalau pengelolaan individu kan kayak tukang cukur,” katanya.
Dirinya menargetkan, pada tahun ini sudah ada kesepakatan untuk hal tersebut. Sudirman menjelaskan, pulau yang dikelola WNA memang lebih banyak mendatangkan wisatawan asing. Alasannya, karena pengelolaannya akses informasinya lebih mudah dijangkau wisatawan asing.
“Namun, kami belum tahu data nilai pengelolaan pulau mereka. Untuk jumlahnya sekitar 50 pulau yang dikelola WNA,” kata Sudirman.
Lebih lanjut, Sudirman menambahkan, pada tahap awal pihaknya akan mengundang para pengelola pulau tersebut untuk ikut dalam rangkaian acara global pertama di dunia terkait pengelolaan terumbu karang, yaitu World Coral Reef Conference (WCRC) 2014 di Manado pada 16 Mei mendatang.
Acara itu akan dihadiri setidaknya 200 peserta dari 100 negara yang mewakili unsur pemerintah, organisasi regional dan internasional, NGO, serta para ilmuwan dan akademisi. Presiden Republik Indonesia diagendakan akan membuka konferensi tersebut.
Sharif C. Sutardjo, Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan, penyelenggaraan konferensi ini merupakan respon atas rusaknya terumbu karang secara global, yang menarik perhatian para pemimpin dunia untuk berperan serta dalam penanganannya.
“Penyelenggaraan WCRC akan menghasilkan Komunike Manado (Manado Comunique) berupa kesepakatan untuk menuju pengelolaan terumbu karang yang berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (6/5).
Selain itu diharapkan dapat menghasilkan suatu rencana aksi negara pantai dalam penyelamatan ekosistem terumbu karang, serta langkah-langkah aksi menuju konvensi pengelolaan terumbu karang berkelanjutan.
“Acara ini akan diselenggarakan melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap kondisi terumbu karang dunia yang semakin terdegradasi”, jelas Sharif.
