Bisnis.com, JAKARTA -- Kebijakan prolingkungan yang bakal mendukung strategi green economy terancam melemah jika tidak didukung penguatan legislasi.
Bustar Maitar, Kepala Kampanye Hutan Indonesia Greenpeace International mengatakan, warisan Presiden SBY berisiko lenyap kecuali dia memperkuat legislasi untuk melindungi semua gambut dan hutan.
“Greenpeace meminta presiden untuk mengamandemen regulasi gambut yang meski bermaksud baik, tetapi gagal membangun sebuah pendekatan yang koheren untuk melindungi dan mengelola gambut,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (5/5/2014).
Menurutnya, kebakaran gambut tidak akan terjadi jika hutan gambut Sumatra yang kaya karbon, tidak dibuka dan dikeringkan untuk membuat industri perkebunanan skala besar.
Melindungi gambut dan hutan Sumatra merupakan pertahanan pertama bagi kawasan terhadap krisis kebakaran hutan. Penyebab kebakaran berakar dari penghancuran gambut selama bertahun-tahun yang meninggalkan besarnya luasan gambut basah menjadi hancur, kering dan rentan terbakar.
“Kami telah mendorong perusahaan besar seperti Proctec & Gamble (P&G) untuk berkomitmen melindungi hutan. Saat ini Presiden memiliki momentum untuk mengubah kemajuan ini untuk melindungi hutan menjadi transisi yang nyata untuk green economy,” ucapnya.
Perusahaan-perusahaan lainnya termasuk Colgate-Palmolive, Nestle, Golden Agri Resources dan Asia Pulp and Paper, serta pedagang minyak sawit Wilmar Internasional berjanji untuk menghapuskan kehancuran hutan dari rantai pasokan mereka menyusul tekanan global dan kampanye Greenpeace.
