Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diharap terus menggenjot kebijakan pro-lingkungan yang dinilai menjadi bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan dan praktek green economy yang pro-growth, pro jobs dan pro-poor.
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Republik Indonesia mengatakan, salah satu kebijakan tersebut adalah program mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan cadangan karbon. Program tersebut dilaksanakan dengan melakukan penanaman pohon dan pelarangan pembabatan hutan primer.
“Saya berharap presiden pengganti saya kelak dapat meneruskan program tersebut termasuk agenda moratorium,” ujarnya di Hotel Shangri La, Jakarta, Senin (5/5/2014).
Sekedar informasi, pada 2011 Indonesia telah menandatangani moratorium ijin penggunaan dan konversi lahan baru untuk melindungi 63 juta hektare hutan primer dan lahan gambut, yang luasnya lebih besar dari gabungan wilayah Malaysia dan Filipina. Adapun, kebijakan tersebut diperpanjang hingga 2015.
“Indonesia telah mengurangi angka penggundulan hutan [deforestation] dari 1,2 juta hektare per tahun antara 2003 hingga 2006 menjadi 450.000 hingga 600.000 hektare per tahun selama masa moratorium selama 2011 sampai 2013,” katanya.
Lebih lanjut, SBY juga mengatakan Indonesia telah berhasil mengurangi 211 juta ton karbondioksida per tahun. Lalu, dalam empat tahun terakhir, dia mengungkapkan telah menanam 4 miliar pohon.
Adapun, mulai tahun depan, Indonesia bakal memulai diskusi Post-Kyoto terkait perubahan iklim. Selain itu, lanjut SBY, Indonesia juga bakal melihat implementasi dari Post-2015 Development Agenda.
“Saya percaya pengelolaan hutan berkelanjutan, akan menjadi bagian penting dari kedua proses pembahasan tersebut,” ujarnya.
Dia juga menyerukan, pada semua pelaku bisnis di ASEAN untuk berkomitmen terhadap praktek pengelolaan lahan dan investasi berkelanjutan. Hal itu adalah seruan sama yang dia utarakan kepada pelaku bisnis di Indonesia tiga tahun lalu.
