Bisnis.com, JAKARTA—Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit terhadap proyek pengadaan bantuan 1000 kapal Inka Mina Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2010-2013.
Laporan tersebut nantinya diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Unit Kerja Presiden (UKP4), maupun pemerintahan hasil Pemilu 2014. KNTI dijadwalkan akan mengirimkan permohonan dan kelengkapan dokumen ke BPK dan UKP4 pada Senin (5/5/2014).
Riza Damanik, Ketua Dewan Pembina KNTI mengatakan, sejak awal, KNTI membuka dialog dengan KKP dan berpartisipasi aktif guna memaksimalkan manfaat program Inka Mina kepada nelayan.
“Namun, proses konstruktif tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembenahan,” katanya dalam keterangan resmi, Minggu (4/5/2014).
Seperti diinformasikan sebelumnya dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, diketahui Kapal Inka Mina 250 baru dua kali beroperasi dan rugi. Saat diserahterimakan 2012, kapal bantuan tersebut tidak dilengkapi alat tangkap yang memadai.
“Dengan kenyataan seperti itu, bagaimana kapal dapat beroperasi dan mendapatkan keuntungan hingga milyaran rupiah?” gugat Amin Abdullah, Presidium KNTI Wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara.
Parahnya, menurut KNTI, di Sumatera Utara, Kapal Inka Mina 63 dan 64, justru digunakan untuk mengangkut bawang impor dari Malaysia ke Sumatera Utara.
Dahli Sirait, Pengurus Wilayah KNTI Sumatera Utara menjabarkan, secara fisik, kapal-kapal bantuan tersebut tidak layak untuk kegiatan menangkap ikan. Tingginya ongkos perawatan kapal, telah mendorong penggunaan kapal tidak sesuai peruntukannya.
“Termasuk menjadi armada pengangkut bawang impor ilegal dari Malaysia,” terangnya dalam kesempatan yang sama.
Sedang Munir, Pengurus Wilayah KNTI Jawa Timur mengatakan, 3 kapal bantuan KKP di Jawa Timur semakin tidak jelas masa depannya. Mulai dari kelengkapan kapal yang minim, hingga persoalan terbatasnya kapasitas nelayan dalam mengoperasikannya.
“Belakangan, Dinas Perikanan memilih memasang rumpon di Selat Madura,” bebernya dalam keterangan resmi, Minggu (4/5/2014)
Teraktual, Badan Litbang DPP KNTI menduga terjadinya penggelembungan jumlah bantuan kapal Inka Mina. Meski realisasi kapal Inka Mina hingga 2012 telah mencapai 519 armada.
Namun, total penambahan kapal ikan secara nasional dengan ukuran yang sama hanya 237 unit, atau 54% lebih rendah dari proyeksi optimistik pengadaan kapal Inka Mina secara nasional.
