Bisnis.com, SEMARANG - Pengusaha mebel di Jawa tengah berharap pemerintah memberikan subsidi pengurusan sertifikat verifikasi legalitas kayu (SVLK) sehingga dampaknya tidak mengganggu ekspor.
Ketua asosiasi pengusaha kayu olahan (ISWA) Jateng Wiradadi Soeprayogo menilai mahalnya biaya pengurusan membuat pengusaha enggan mengurus sertifikasi.
"Dari sekitar 2.500 pengusaha baru sekitar 10% - 12% yang sudah punya SVLK, seharusnya pemerintah memberikan subsidi maksimal untuk proses mengurusnya," katanya, Sabtu (19/4/2014).
Pembuatan SVLK membutuhkan dana minimal Rp20 juta hingga Rp60 juta, sehingga memberatkan kalangan industri kecil menengah (IKM). Pada kondisi ini subsidi diharapkan bisa membantu meringankan beban pengusaha.
Ketua asosiasi mebel kayu dan rotan Indonesia (Amkri) Jateng Bernardus Arwin menilai subsidi pemerintah kepada IKM mebel dan furnitur cukup relevan. Pasalnya, sebagian besar industri membeli kayu dari Perhutani untuk berproduksi.
