Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Keuangan meragukan kemampuan Kementerian Sosial mengelola seluruh dana bantuan sosial sebagaimana diusulkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Saya ambil contoh, Kemensos kalau dia tiba-tiba harus ngurusin Puskesmas, dia enggak punya knowledge mengenai itu. Atau, dia disuruh ngurusin beasiswa, dia enggak punya knowledge mengenai itu," kata Menteri Keuangan M. Chatib Basri, Rabu (16/4/2014).
Meskipun demikian, pihaknya tetap akan mengajak bicara KPK untuk menyusun formulasi yang memungkinkan Kemensos menangani penyaluran seluruh bansos.
Seperti diketahui, KPK dalam surat yang dilayangkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu meminta agar penanganan dana bansos dipusatkan pada Kemensos untuk mencegah penyalahgunaan.
Bansos a.l. meliputi program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), program keluarga harapan (PKH), beasiswa miskin (BSM), bantuan iuran kesehatan masyarakat dan cadangan bencana.
"Kami tidak ada masalah dengan itu, tetapi nanti kementerian/lembaganya sanggup tidak ngurusin itu," ujar Chatib.
Sementara itu, soal kegiatan 'pemantauan' penyaluran BSM. oleh anggota BPK VI Rizal Djalil yang diduga bermotif politik, Chatib yang baru tiba dari Washington D.C. mengikuti pertemuan G20 belum mau berkomentar.
"Saya belum tahu (duduk perkaranya). Saya baru baca beritanya hari ini," ujarnya.
