Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rentang 2010-2014 tercatat gap pendanaan untuk pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman sebesar Rp90,84 triliun.
Kepala Pusat Kajian Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Guratno Hartono mengatakan kebutuhan dana selama 4 tahun tersebut adalah sebesar Rp419,12 triliun.
"Namun, pada realisasinya hanya Rp328,28 triliun," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (3/4/2014).
Dia menjelaskan adanya gap tersebut, mengisyaratkan betapa pentingnya upaya-upaya yang harus dilakukan dalam rangka mendorong peran swasta dan badan usaha untuk dapat berkontribusi dalam pembiayaan infrastruktur.
Namun demikian, pelibatan pihak-pihak lain di luar pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur harus diimbangin dengan kerja sama yang sinergis dan terintegrasi antarpelaku sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.
Pasalnya, percepatan pembangunan infrastruktur merupakan hal penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Menurut perhitungan Bank Indonesia, pada 2013 Indonesia hanya mampu mencapai angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,78% dari target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7-7,4%.
Dengan demikian, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2014 sebesar 6,6% sangat dibutuhkan upaya yang keras termasuk inovasi dalam hal pembiayaan pembangunan infrastruktur.
"Untuk dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut, diperlukan pembiayaan pembangunan infrastruktur minimal 5% dari PDB, atau sekitar Rp2.095,6 triliun," ujar Guratno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
