Bisnis.com, JAKARTA- Asosiasi Logistik Indonesia melalui Ketua Umum Zaldy Masita mempertanyakan perpanjangan konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT) oleh Pelindo II/IPC kepada mitra Hutchison Ports Indonesia (HPI). Menurutnya, perpanjangan usia konsesi yang belum usai hingga 2019 itu menutup kemungkinan pemain domestik mengambil peran dan mengembangkan pelabuhan nasional.
Dia mengatakan dengan memperpanjang konsesi tersebut, pihak Pelindo II tak lagi mentaati apa yang termaktub dalam UU No 17 Tahun tentang pelayaran yang mengamanatkan wewenang operator pelabuhan kepada pihak Pelindo. Namun dengan perpanjangan konsesi itu, dia menilai Pelindo II telah melampaui kewenangan sebagai operator.
"Pelindo II di Priok berperan layaknya "tuan tanah" daripada operator pelabuhan yang profesional, karena "menjual" hak pengelolaan pelabuhan kepada pihak asing seperti Hutchison dan Mitsui untuk [pelabuhan] Kalibaru," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (26/3).
Dia mempertanyakan keputusan Pelindo II memperpanjang konsesi. Sebab, katanya, Pelindo II seharusnya sudah layak mengelola sendiri, tidak ada alasan terkait kemampuan, karena selama 15 tahun operator asing memegang konsesi tersebut.
Mengapa Pelindo [II] tidak mengelola sendiri karena sudah belajar dengan Hutchison sebagai partner. Kenapa tidak memberikan kesempatan kepada swasta nasional untuk mengelola, kan masih ada cukup waktu 5 tahun ke depan untuk mempersiapkan swasta nasional," ujarnya.
Pendapat berbeda datang dari Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi. Dia menilai keberadaan konsesi dengan HPI tak lantas melepaskan JICT sebagai kepemilikkan asing.
"JICT kan anak perusahaan, dan Pelindo II itu sebagai induknya berstatus BUMN. Jadi meski ada konsesi, pelabuhan tersebut tetap dikelola negara, bukan asing," ujarnya.
Dia juga menilai langkah Pelindo II memperpanjang konsesi merupakan hal yang tepat. Menurutnya, pelabuhan nasional membutuhkan pengembangan dari yang ada saat ini, terlebih dalam hal memperluas jaringan maritim internasional.
"Memang sebenarnya bisa dikelola sendiri, namun belum tentu dengan itu dapat mendatangkan jaringan pelayaran internasional ke pelabuhan. Dengan mitra HPI, pelabuhan nasional dapat secara langsung didatangi pelayaran luar negeri," ujarnya.
Sebelumnya telah dikabarkan pihak Pelindo II akan memperpanjang konsesi HPI atas JICT dan TPK Koja kepada HPI. Hal itu disampaikan langsung Dirut Pelindo II R.J Lino pada awal Maret kemarin.
Tidak hanya itu, Pelindo II juga berencana menggabungkan pengelolaan operasional dua terminal peti kemas internasional itu. "Saat ini proses [penggabugnan] mengarah ke sana sedang dipersiapkan, perlahan tetapi pasti, targetnya 2017 bisa direalisasikan," ujar Lino.
Rencananya, peleburan operasional kedua terminal peti kemas itu dilakukan setelah rampungnya pembangunan terminal 1 dan terminal 2 Kalibaru. Dirut IPC/Pelindo II R.J. Lino mengatakan merger pengoperasian kedua terminal peti kemas di Pelabuhan Priok itu untuk memperkuat penguasaan pasar yang selama ini sudah diraih.
Saat ini, pengoperasian JICT kepemilikan saham HPI (51%) dan Pelindo II sebesar 49% merupakan peti kemas terbesar di Pelabuhan Priok dengan volume bongkar muat rata-rata lebih dari 2,3 juta twenty foot equvalent units (TEUs).
Adapun, pengoperasian TPK Koja hingga kini menggunakan pola kerja sama operasi (KS0) dengan kepemilikan mayoritas Pelindo II yakni 51% dan HPI 49%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
