Bisnis.com, JAKARTA--Komite Penasihat Pemangku Kepentingan (SAC) Produsen pulp dan kertas, Asia Pacific Resorces International limited (APRIL) diminta fokus terhadap komitmen konservasi hutan dan tenggat waktu menyerap bahan baku eksklusif dari hutan tanaman mulai tahun 2019.
Komite Penasihat Pemangku Kepentingan Independen atau Stakeholder Advisory Committee/SAC) yang terdiri dari sejumlah perwakilan lembaga dan instansi telah menyusun rekomendasi kepada APRIL, induk perusahaan PT Riau Andalan Pulp and Paper, agar bisa menjalankan komitmen-komitmen pengelolaan hutan lestari .
“Komitmen-komitmen ini semakin mendapat banyak perhatian. Kami akan memantaunya dari dekat untuk menjamin perusahaan menjiwai komitmen ini sepenuhnya,” kata Ketua Komite Penasihat Pemangku Kepentingan Joe Lawson dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Selasa (25/3).
Sejak dibentuk untuk mengawal Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari APRIL yang diluncurkan Januari lalu, komite ini untuk pertama kali bertemu dengan manajemen pekan lalu.
Setelah mengkaji kebijakan tersebut dalam pertemuan dua hari, komite mengapresiasi keinginan kuat APRIL mendukung kegiatan konservasi di area setara dengan luas konsesi hutan tanaman industri (HTI) perusahaan, yaitu lebih dari 450.000 hektare.
Komitmen konservasi ini belum tertandingi di sektor kehutanan Indonesia. Komite juga mendorong perusahaan untuk mencapai atau mengakselerasi target penanaman pada 2019.
Komite yang terdiri dari lima ahli kehutanan dan sosial independen akan mengikuti implementasi kebijakan APRIL dan kemajuan-kemajuan sesuai rekomendasi. Dalam pertemuan pertama, komite telah menyatakan akan memvalidasi tujuan, komitmen,pencapaian target, dan jangka waktu kelestarian APRIL.
“Pembentukan Komite Penasihat Pemangku Kepentingan adalah sebuah perkembangn yang sangat positif. Kebijakan perusahaan menemukan isu-isu kunci kelestarian dan tugas kita menyediakan kesempatan,” kata Lawson, yang telah berkecimpung di sektor kehutanan selama 34 tahun.
Lawson salah satu direktur dalam Programme for Endorsement of Forest Certification (PEFC), kelompok sertifikasi hutan lestari terkemuka dunia. Para anggota komite lain adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Riau dan Ketua Asosiasi Tradisi Lisan Riau Al Azhar, Managing Director Grup Solusi Hutan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) James Griffitfhs, Profesor Praktik Pembangunan Universitas James Cook, Australia, Jeff Sayer, dan Direktur Kebijakan, Kelestarian, dan Transformasi WWF Indonesia DR Budi Wardhana.
Kebijakan APRIL merupakan komitmen perusahaan untuk konservasi, merestorasi, dan melindungi hutan yang bernilai konservasi tinggi (HCV). APRIL mengelola hutan tanaman industri secara lestari di Sumatera untuk memasok bahan baku pulp dan kertas.
Perusahaan telah menerapkan moratorium aktivitas pemanenan atau pembangunan di konsesi yang belum dilakukan kajian HCV. Perusahaan tidak akan menerima dan mengolah kayu yang datang dari konsesi HTI bernilai HCV.
Pasokan kayu APRIL selama ini merupakan kombinasi dari HTI di hutan terdegradasi yang bernilai konservasi rendah sesuai hasil kajian HCV. APRIL mengatakan, pemanenan tambahan dibutuhkan sampai tahun 2019 untuk mengisi kesenjangan pasokan. Kesenjangan pasokan akan meningkat seiring melambatnya pembangunan HTI untuk pelaksanaan kajian HCV.
Kebijakan hutan APRIL merupakan upaya agar pasokan kayu HTI antara sekarang dan tahun 2019 meningkat dengan mantap. Komite telah memahami rencana ini dan mendorong agar perusahaan bergerak lebih cepat sesuai kemampuan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
