Bisnis.com,JAKARTA - Kementerian Perindustrian meminta kepada Kementerian Pertanian untuk bertanggung jawab atas kelangkaan bahan baku kulit karena aturan yang dibuat oleh lembaga tersebut.
Sebelumnya, kelangkaan bahan baku kulit dirasakan pelaku industri ini sejak adanya Keputusan Presiden No. 40/1997 yang menyatakan bahwa kulit mentah hanya bisa diimpor dari negara-negara yang bebas penyakit hewan menular yang masuk dalam daftar A dari Office International des Epizootis (OIE).
Sejak aturan ini berlaku, impor produk hewan ke Indonesia dilakukan di bawah pengawasan ketat oleh Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk mencegah penularan atau pemasukan penyakit menular seperti penyakit mulut dan kuku (PMK) serta rinderpest.
Direktur Industri Tekstil Dan Aneka Kementerian Perindustrian Ramon Bangun mengatakan industri alas kaki mengeluhkan minimnya bahan baku kulit sejak beberapa tahun terakhir.
“[Kelangkaan kulit] Itu tanggung jawab Kementerian Pertanian. Kami sudah bikin surat ke sana [Kementerian Pertanian]. Namun sekarang pejabat sibuk menjelang masa akhir kabinet, jadi belum ada yang memikirkan soal itu,” ujarnya, Selasa (25/3/2014).
Ramon mengatakan aturan yang menghambat industri alas kaki untuk memperoleh bahan baku lantaran kulit yang sudah jadi harus dikarantina. Padahal, menurutnya, kulit jadi sebenarnya tidak ada kumannya.
“Hambatan kedua, impor kulit hanya boleh dari negara yang bebas dari penyakit mulut dan kuku. Menurut penelitian, untuk impor kulit wet blue sebenarnya kumannya juga sudah mati,” ujarnya.
