Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Verifikasi Penggunaan Pupuk Bersubsidi, Petani Anggap Pemerintah Lebay

Verifikasi terhadap petani dalam penggunaan pupuk berubsidi dinilai berlebihan alias lebay
Adi Ginanjar Maulana
Adi Ginanjar Maulana - Bisnis.com 19 Maret 2014  |  16:10 WIB

Bisnis.com, TASIKMALAYA--Verifikasi terhadap petani dalam penggunaan pupuk berubsidi dinilai berlebihan alias lebay.

Pasalnya alokasi masih jauh dari kebutuhan petani karena pemerintah pusat terus mengurangi subsidi pupuk.

Ketua Gapoktan Kota Tasikmalaya Yuyun Suyud mengatakan justru pemerintah tidak tepat menarik penggunaan pupuk NPK yang kini diganti dengan oleh pupuk granul tripel 15-15-15 (tripel 15) yang harganya lebih mahal.

Seharusnya bila subsidi dikurangi biarkan petani menggunakan produk lama yang harganya lebih murah.

Dengan adanya verifikasi, di satu sisi merupakan niat baik supaya penggunaan pupuk subsidi benar-benar tepat sasaran.

"Hanya  ada kebijakan lain yang terkesan kontraproduktif. Ketika subsisi berkurang justru petani harus menggunakan pupuk granul tripel 15 yang memakan biaya lebih besar," katanya, Rabu (19/3/2014).

Menurutnya, untuk satu hektare lahan akan mengalami pemborosan biaya pembelian pupuk tripel 15 sebesar Rp360.000, jauh dibandingkan dengan penggunaan pupuk NPK 30-6-8.

Di tingkat petani, jelasnya, penggunaan pupuk bersubsidi NPK 30-6-8 sudah dirasa cocok dan hemat dalam pemupukan. Demikian juga hasil produksi cukup cukup maksimal, sehingga hasil panen cukup menguntungkan.  

Pupuk granul tripel 15 merupakan pupuk produksi PT. Pupuk Indonesia Holding Company. Sedangkan NPK 30-6-8 yang kini tidak lagi diizinkan beredar merupakan produk Pupuk PT. Kujang.  

“Ini seperti ada sekenario untuk memaksa petani menggunakan pupuk tripel 15. Padahal petani akan mengalami pemborosan biaya pemupukan padi. Sementara subsidi pupuk terus berkurang,” ungkap Yuyun.

Enung Nurteti, Kepala Bidang Hirtukultura dan Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kota Tasikmalaya mengatakan verifikasi pupuk bersubsidi dilakukan oleh pegawai di tingkat kecamatan  dan divalidasi oleh kepala Dinas Pertanian.

Tujuannya, untuk antisipasi jangan sampai terjadi penyelewengan pupuk bersubsidi sehingga benar-benar sampai kepada petani.

“Tim verifikasi ini memang baru. Ini salah satu langkah, antisipasi penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi,” ungkap Nunung.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pupuk subsidi pupuk bersubsidi
Editor : Rustam Agus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top