Anggaran Proyek Listrik Perdesaan 2014 'Lengap' Rp2,3 Triliun

Bisnis.com, BULELENG - Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi nasional, anggaran proyek listrik perdesaan 2014 justru menyusut 14,8% menjadi Rp2,3 triliun dari realisasi tahun sebelumnya Rp2,7 triliun.

Untuk Provinsi Bali, anggaran listrik perdesaan bahkan menurun hingga separuhnya yakni dari Rp83,5 miliar pada 2013 menjadi hanya Rp42,5 miliar pada 2014.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman, mengatakan secara umum seluruh kementerian mengalami penurunan anggaran. Alhasil, dana proyek listrik perdesaan yang notabene berasal dari anggaran kementerian ikut menyusut.

"Anggaran seluruh kementerian turun, sehingga dana untuk Lisdes juga ikut berkurang karena dananya dari kementerian,"katanya kepada Bisnis usai Peresmian Listrik Perdesaan Provinsi Bali, Selasa(18/3/2014).

Menanggapi berkurangnya anggaran listrik daerah untuk Provinsi Bali, dia menuturkan sebagian besar anggaran diutamakan terlebih dahulu ke daerah Indonesia Bagian Timur yang masih memiliki rasio elektrifikasi rendah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menargetkan rasio elektrifikasi Provinsi Bali bisa meningkat hingga 80% pada 2014, dari level tahun lalu 78%, salah satunya melalui pembangunan listrik perdesaan.

"Pembangunan listrik perdesaan 2013 berkontribusi dalam peningkatan rasio elektrifikasi di Bali dari 74,95% pada 2012, menjadi 78,08% tahun 2013. Tahun ini targetnya bisa sampai 80%,"sebutnya.

Anggaran listrik perdesaan Provinsi Bali 2013 digunakan untuk membangun jaringan tegangan menengah (JTM) sepanjang 89,3 kilo meter sirkuit (kms), dan jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 294 kms. Selain itu, 66 buah gardu distribusi dengan kapasitas masing-masing sebesar 3,95 Mega volt ampere (MVA), serta instalasi listrik gratis untuk masyaakat tidak mampu sebanyak 557 rumah tangga sasaran.

Khusus untuk Kabupaten Buleleng, alokasi dana mencapai 40% dari total anggaran pembangunan listrik perdesaan Bali. Dengan penyaluran dana tersebut, rasio elektrifikasi Buleleng tercatat mencapai 4,3% atau di atas rerata rasio elektrifikasi nasional yang sebesar 3,5%. Namun secara umum, rasio elektrifikasi Buleleng masih jauh di bawah level nasional dan Bali, yakni hanya 70,72%.

Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra menambahkan kebutuhan energi semakin tinggi, sementara persediaan terbatas. Hal itu mendorong peningkatan harga bahan bakar pembentuk listrik.

Untuk itu, dia mengaku melakukan sosialisasi penghematan penggunaan listrik kepada seluruh jajaran instansi pemerintah daerah. Selain itu, Pemkab juga berupaya memberi kemudahan bagi investor yang ingin mengembangkan kelistrikan.

Dengan adanya persediaan listrik, sambung dia, industri kecil mikro akan menjadi produktif dan akhirnya bisa memberi kontribusi bagi pendapatan daerah