Bisnis.com, JAKARTA – Untuk menggenjot pertumbuhan industri pariwisata berkelanjutan di Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan mengajukan pemberian insentif berupa keringan pajak kepada Kementerian Keuangan untuk investor yang mengindahkan prinsip berkelanjutan dalam proyeknya.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pengstu menuturkan saat ini sudah ada investor yang menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan namun jumlahnya masih belum terlalu signifikan.
“Kami sedang mengusahakan agar investor yang menerapkan prinsip wisata berkelanjutan bisa mendapatkan keringan apakah itu berbentuk tax holiday atau tax incentive,” ucapnya di sela penyelenggaraan Forum Komunikasi Pembangunan Berkelanjutan di Bidang Kepariwisataan, Senin (17/3/2014).
Pentingnya penerapan pembangunan berkelanjutan di dalam industri pariwisata agar sektor tersebut tidak hanya memiliki dampak ekonomi yang positif tetapi juga menguntungkan masyarakat setempat dan meminimalkan dampak negatif social budaya dan lingkungan.
Apalagi, sambungnya, saat ini banyak wisatawan yang tidak hanya menginginkan destinasi wisata yang murah meriah tetapi juga yang dapat dikelola secara berkelanjutan. “Kondisi ini tentu saja menguntungkan para investor karena tuntunan konsumen saat ini sudah mulai bergerses ke destinasi wisata yang sustainable. Bagi investor juga dapat menghemat karena menggunakan aspek green building,” tuturnya.
Untuk mengembangkan dan mengoptimalkan akselerasi pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan ini, diperlukan sinergisitas antara berbagai pihak mulai dari Kemenparekraf, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri.
“Untuk memudahkan koordinasi dan menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan dalam sektor ini, rasanya perlu juga dipikirkan untuk membentuk wadah Sustainable Tourism Council atau Tourism Stewardship Council di Indonesia,” tuturnya.
Sementara itu, Firmansyah Rahim, Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kemenparekraf mengakui belum mengetahui nilai pasti investasi yang sudah dikembangkan untuk industri pariwisata yang berkelanjutan.
Sebab, hingga saat ini belum ada sertifikasi yang memastikan bahwa proyek tersebut sudah menjalankan prinsip berkelanjutan dalam proyeknya. Oleh karena itulah, penyusunan cetak biru dan rencana aksi pembangunan pariwisata berkelanjutan antar kementerian ini menjadi penting sekaligus diperlukan adanya standar dan sertifikasi tersebut terkait dengan rencana pengajuan insentif oleh pemerintah.
“Sudah ada yang menjalankan tetapi kami tidak memiliki data pasti sebab selama ini antara yang konvensional dan yang sudah menerapkan prinsip dan konsep berkelanjutan ini belum ada pembedanya. Melalui forum ini, kami akan coba untuk menyusun platform tersebut,” ujarnya.
