Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tidak pernah mempertimbangkan pengurangan tarif bea keluar progresif atas produk mineral konsentrat.
Menteri Keuangan Chatib Basri menilai komitmen perusahaan tambang tidak memadai untuk mendorong pembangunan smelter di Indonesia.
Dia mengatakan perusahaan tambang sudah berkomitmen membangun pabrik pengolahan dan pemurnian sejak 2009 tanpa ada realisasi.
“Kalau soal komitmen-komitmen doang dari 2009 juga semuanya sudah komitmen tetapi tidak dibangun-bangun,” kata Menkeu di Istana Kepresidenan, Senin (10/3/2014).
Chatib menegaskan Kementerian Keuangan menerapkan bea keluar progresif untuk mendorong realisasi pembangunan smelter, bukan menggenjot penerimaan.
“Saya sih tidak pernah berubah posisi dalam hal itu karena tujuannya bea keluar untuk membangun smelter. [Perusahaan tambang] dia mesti mulai dulu dong,” kata Menkeu.
PT Newmont Nusa Tenggara hari ini mengeluarkan siaran pers permintaan kelonggaran bea keluar progresif ekspor konsentrat tembaga dengan alasan bea keluar bisa mendorong pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketua Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Tambang Samawa Newmont Iwan Setiawan mengatakan keresahan itu kini telah melingkupi semua karyawan Newmont.
“Nasib kami diujung tanduk karena tak ada penjualan konsetrat tembaga pada kuartal pertama. Padahal keberlangsungan operasi sangat tergantung dari ekspor tembaga tersebut,” kata Iwan.
Sebelumnya, Dirjen Minerba Kementerian ESDM R. Sukhyar mengaku telah merekomendasikan pengurangan hingga penghapusan BK konsentrat bagi PT Freeport Indoneisa.
Penangguhan BK itu diberikan sebagai kompensasi atas komitmen pembangunan smelter dari Freeport melalui pembayaran uang jaminan sebesar 5% dari nilai investasi.
Freeport juga menunjukkan komitmen dengan menandatangani perjanjian pasokan mineral mentah kepada perusahaan smelter dalam negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
