Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menilai parameter Platts sudah tidak relevan untuk menentukan harga batu bara di Indonesia.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R. Sukhyar mengatakan meski demikian, pemerintah juga akan melihat ketiga parameter yang lain seperti Indonesia Coal Index/Arus Coalindo (ICI), New Castle Export Index (NEX), dan New Castle Blobal Coal Index (GC).
"Kami melihat untuk parameter terlalu mengendalkan acuan dari Platts, nanti kami akan membentuk acuan baru setelah formulanya diubah," ujarnya, Kamis (27/2/2014).
Dalam perhitungan HBA, formula perhitungan masing-masing mengambil 25% dari harga yang ada di empat parameter tersebut kemudian dijumlahkan hingga mencapai 100%. Hasil penjumlahan menghasilkan HBA dengan satuan US$/ton.
Menanggapi penurunan parameter dari Platts, Wakil Ketua Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia Jeffrey Mulyono mengatakan tidak mempermasalahkan penyusutan parameter tersebut. Perubahan tersebut merupakan strategi pemerintah dalam mengambil statistik terbaik untuk harga batu bara.
"Bila presentase dari Platts diperkecil, maka indeks HBA bulanan bisa sedikit naik dan bisa mempengaruhi psikologi penjualan dan pembelian," ujarnya.
Jeffrey mengatakan selama ini bobot rata-rata Platts selalu menyimpang dari yang lain. Oleh karena itu, bila acuan dari Platts dikurangi, maka akan mendukung peningkatan indeks.
Berkaitan dengan harga dan pasokan batu bara, asosiasi menyarankan pada pemerintah untuk mengatasi perdagangan batu bara ilegal agar volume batu bara tidak membengkak. Pihak APBI yang anggotanya sebagian besar pemilik perjanjian karya pengusahaan batu bara (PKP2B) tersebut bersedia mengatur jumlah volume produksi.
Risiko dari pengurangan volume produksi tersebut juga akan berdampak pada pengurangan ekspor batu bara. Meski demikian, asosiasi menyatakan bila pengendalian volume ekspor bisa mempengaruhi harga batu bara.
Selain perubahan parameter dan mengendalikan kuota ekspor, pemerintah juga berencana akan membenahi kebutuhan batu bara di dalam negeri (domestic market obligation/DMO). Kebutuhan DMO tersebut direncanakan melibatkan pemerintah daerah yang memiliki wilayah pertambangan batu bara.
