BPK Pacu Kinerja Audit

Bisnis.com, DENPASAR--Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berambisi meningkatkan performa audit dengan basis populasi secara menyeluruh melalui pengembangan pusat data, agar setara dengan negara maju.
 
Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan selama ini pihaknya masih melakukan audit dengan metode sampling karena keterbatasan waktu memeriksa yang hanya 2 bulan.

Namun, saat ini BPK berupaya meningkatkan kinerja audit dengan menggunakan populasi agar pemeriksaan lebih menyeluruh dan akurat.
 
Caranya, melalui pengembangan pusat data atau data center berdasarkan sinergi seluruh kementerian dan lembaga yang menjadi objek pemeriksaan.
 
“Sekarang audit sampling hanya menyisir 10%, nanti dengan data center akan meningkatkan sampel dan menjurus pada populasi sehingga opini menjadi semakin menyeluruh,” ujarnya, Selasa (25/2/2014).
 
Dia menjelaskan BPK memiliki tiga tugas utama, yakni mengaudit keuangan, memeriksa kinerja, dan melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu melalui investigasi. Dengan adanya data center, pemerintah wajib memberi komponen data yang dibutuhkan untuk menunjukkan kinerjanya efisien dan efektif.
 
Ambisi menyamai badan pemeriksa negara lain itu diungkapkan dalam pertemuan Kelompok Kerja The International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) Key National Indicators yang berlangsung di Kuta.
 
BPK menjadi tuan rumah pertemuan ke-7 Badan Pemeriksa Dunia itu untuk mendiskusikan strategi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk mencegah korupsi dalam pertemuan global. Sebelumnya, pertemuan ke-6 digelar di Krakow, Polandia.
 
Hadi menyampaikan ketidakefisienan penggunaan sumber daya dan ketidakjelasan fokus seringkali terjadi pada implementasi kebijakan pembangunan dan proses perencanaan.
 
"Untuk itu, kelompok kerja berupaya membantu pemerintah tiap negara dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan publik dalam upaya memerangi korupsi," tuturnya.
 
Pertemuan juga diadakan untuk mendiskusikan perkembangan rencana kerja INTOSAI dan berbagi pengalaman di bidang indikator kunci nasional antara sesama anggota kelompok kerja.
 
Kelompok kerja dibentuk untuk meningkatkan peran badan pemeriksa dalam menilai efisiensi dan efektivitas sumber daya nasional, serta untuk meningkatkan kredibilitas INTOSAI dalam menyusun dan menggunakan indikator-indikator kunci nasional.
 
Agenda tersebut diikuti oleh 15 Supreme Audit Institutions (SAI) atau Badan Pemeriksa Dunia dari berbagai negara, yakni Armenia, Bulgaria, China, Finlandia, India, Indonesia, Italia, Kyrgyzstan, Moldova, Rusia, Slovakia, Afrika Selatan, Ukraina, Amerika Serikat, dan Zambia.
 
“Pertemuan ini untuk mengetahui indikator apa saja yang dibutuhkan untuk menilai suatu negara sudah mencapai target yang ditentukan pemerintahnya. Akan ditentukan indikator untuk menilai keberhasilan,” sambung Wakil Ketua BPK Hasan Bisri.
 
Menurut dia, sejumlah negara menentukan pencapaian berdasarkan tiga indikator yang seragam, yakni indikator ekonomi, kebutuhan dasar manusia, dan demokratisasi. Namun, akan ditentukan pula indikator yang berbeda sesuai kondisi masing-masing negara.
 
Menteri Negara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana menambahkan nantinya evaluasi kinerja akan menjadi masukan terhadap penyusunan rencana kerja pembangunan dua tahun berikutnya.
 
“Rumusan indikator harus berdasarkan unsur yang tepat. Evaluasi bersifat output, dan dampak, itu harus dipilih agar mendapat indikator yang sesuai,”tandasnya.