Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bandara Kulonprogo: Belum Dapat Laporan Anak Buah, Dahlan Iskan Santai

Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyatakan dirinya tidak terburu-buru untuk menerima laporan perkembangan pembentukan perusahaan patungan untuk pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo.
Rencana Bandara Kulon Progo/Jibiphoto-dok
Rencana Bandara Kulon Progo/Jibiphoto-dok

Bisnis.com, JAKARTA – Yakin anak buahnya akan memberi laporan jika pekerjaannya sudah lengkap, Menteri BUMN Dahlan Iskan memilih bersikap santai.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyatakan dirinya tidak terburu-buru untuk menerima laporan perkembangan pembentukan perusahaan patungan untuk pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo.

PT Angkasa Pura I dan GVK India berencana bakal membangun bandara internasional di Kulon Progo Yogyakarta.

Namun, perkembangan kerja sama atau join venture itu belum dilaporkan kepada Menteri BUMN selaku pemegang saham utama.

“Saya belum tahu informasi terkait hal itu,” ungkap Dahlan akhir pekan lalu.

Meski demikian, dia menyebutkan, jika proses pembicaraan tersebut sudah selesai, dia pasti bakal mendapatkan laporan dari perusahaan plat merah tersebut.

Dahlan memastikan kerja sama pendirian perusahaan patungan untuk membangun dan mengelola bandara di Kulon Progo tersebut tetap berjalan.

Keyakinan itu didasarkan kenyataan bahwa semua itu buah dari proses pembicaraan G to G atau antarpemerintah saat Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke India beberapa tahun silam.

Deputi Industri Primer Kementerina BUMN Muhammad Zamkhani membenarkan pernyataan Dahlan Iskan.

Menurutnya hingga kini AP I belum melaporkan perkembangan proses pembentukan perusahan patungan tersebut ke kementerian.

Tommy Soetomo, Direktur Utama AP I mengatakan proses pembentukan perusahaan patungan itu masih panjang.

Pihaknya masih melakukan pembicaraan terkait komposisi saham serta dana pembangunan bandara yang ditaksir bisa mencapai Rp6 triliun.

Untuk posisi saham, ia menekankan AP I akan memegang saham mayoritas.

Jika sudah sepakat, proses tersebut harus ditelaah lagi oleh Kementerian BUMN.

“Saat ini mereka masih fokus pada upaya pembebasan lahan sehingga jika tidak ada aral yang melintang proses pembangunan bisa dimulai tahun depan,” ujar Tommy.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper