Bisnis.com, PADANG --Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatra Barat menilai pemerintah terlalu terburu-buru mengikat perusahaan sawit dengan keharusan memiliki standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).
Standar itu menurutnya memang perlu, namun tidak perlu terburu-buru dilaksanakan sebab infrastruktur pemerintah sendiri, terutama di daerah pemekaran masih sangat minim. Begitu pula dengan perilaku masyarakat petani yang tidak bisa dipaksakan.
"Masih jauh dari kata siap. Pemerintah harus beri kelonggaran, karena infrastruktur pemerintah sendiri belum mampu," katanya kepada Bisnis.com, Rabu (19/2/2014).
Menurutnya, banyak aturan dalam ISPO yang penerapan di lapangan tidak nyambung. Seperti area 100 meter kiri kanan sungai tidak boleh ditanami, buktinya ditanami juga oleh masyarakat dan pemerintah tidak bisa mengatasi itu.
"Seperti anggota kami, di kawasan sungai tidak ditanami, tetapi masyarakat menaman juga. Akhirnya pemerintah bisa apa, pembiaran," katanya.
Dia mengatakan saat ini Indonesia masih dalam masa turbulensi demokrasi yang memerlukan banyak kajian dan waktu yang panjang untuk menjadi ideal.
"Saya sepakat ISPO, tetapi harus ada kelonggaran, terutama yang menyangkut masyarakat dan sarana yang belum memadai dari pemerintah," ujarnya.
Salah satu perusahaan di bawah Gapki Sumbar mengaku menemui hambatan soal pengurusan ISPO.
"Kami sudah urus ISPO, tetapi kendalanya dari penilaian auditor, kekurangan kami berhubungan dengan sarana pemerintah," kata Herman Pratikno, General Manager PT Tidar Kerinci Agung.
Dia mengatakan saat pengurusan izin penggunaan air permukaan di Kabupaten Dharmasraya, pemerintah setempat belum memiliki fasilitas perizinan tersebut.
"Bagaimana mau cepat, sarana pemerintah saja tidak memadai. Tetapi kami komit akan jalankan ISPO, target kami tahun ini tuntas," ujarnya.
Sekretaris Gapki Sumbar Zulkarnain memastikan seluruh perusahaan di bawah Gapki akan mengurus ISPO sesuai peraturan kementerian. Tetapi dia juga meminta pemerintah rasional dengan meningkatkan infrastruktur penunjang di daerah.
"Aturan pemerintah itu kami komit jalankan. Seluruh perusahaan yang tergabung di Gapki Sumbar sedang melakukan pengurusan ISPO," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
