Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyatakan kebijakan tanggap darurat bencana tidak hanyak penting untuk memulihkan perekonomian lokasi terdampak bencana, tetapi juga bisa memperkuat fundamental ekonomi nasional.
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangungan Firmanzah mengklaim pemerintah memberikan respons cepat untuk mengantisipasi potensi risiko dari berbagai bencana yang menimpa Indonesia pada awal 2014.
Respons tersebut terbukti mampu menunjang daya tahan ekonomi nasional di tengah tekanan ekonomi akibat bencana alam dan perkembangan ekonomi global.
“Indikator ekonomi nasional hingga minggu pertama Februari 2014 menunjukkan perkembangan yang positif di tengah tertekannya ekonomi sejumlah negara berkembang setelah terjadi penguatan terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat,” papar Firmanzah di situs setkab.go.id, Selasa (18/2/2014).
Dia menggarisbawahi laporan Bank Indonesia mengenai neraca pembayaran Indonesia sebagai indikator perkembangan positif perkembangan ekonomi nasional.
Laporan tersebut menunjukkan surplus neraca perdagangan senilai US$1,52 miliar pada Desember 2013 dan cadangan devisa sebesar US$100,7 miliar yang setara dengan kebutuhan devisa impor dan utang luar negeri pemerintah selama 5—6 bulan.
Selain itu, Firmanzah mengatakan pendapatan per kapita penduduk Indonesia pada akhir 2013 tercatat meningkat menjadi Rp36,5 juta dari Rp33,5 juta pada akhir 2012.
Dia yakin gangguan bencana alam tidak akan berdampak besar terhadap perkembangan positif perekonomian nasional karena pemerintah telah mengantisipasinya dengan beberapa kebijakan khusus.
Pertama, pemerintah memastikan distribusi pasokan barang kebutuhan pokok memadai di tengah gangguan jalur logisitik dan gagal panen akibat banjir dan abu vulkanik gunung berapi.
Kedua, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan agar sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana segera diperbaiki.
Ketiga, pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia menyiapkan program penjadwalan kembali dan keringanan pinjaman bagi masyarakat di lokasi terdampak bencana.
Keempat, alokasi bantuan tunai hingga Rp2 juta per hektar bagi petani yang lahannya rusak karena bencana.
Kelima, pemerintah memastikan alokasi dan stok BBM memadai.
Keenam, Bulog terus mengintervensi pasar menggunakan stok bahan kebutuhan pokok yang sampai saat ini masih dalam keadaan cukup.
“Respons cepat kebijakan pemerintah terus dilakukan tidak hanya pemulihan ekonomi wilayah pasca-bencana tetapi juga untuk memperkokoh fundamental ekonomi nasional,” kata Firmanzah.