Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Rizal Ramli Curigai Ada Permainan 'Fee' Pejabat di Balik Impor Beras

Menteri Koordinator Perekonomian pemerintahan Presiden KH Aburrahman Wahid, Rizal Ramli, mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengungkap persoalan yang disinyalir adanya dugaan korupsi di balik impor pangan.
Ismail Fahmi
Ismail Fahmi - Bisnis.com 05 Februari 2014  |  15:16 WIB
Rizal Ramli Curigai Ada Permainan 'Fee' Pejabat di Balik Impor Beras
Kedatangan beras impor di pelabuhan - Antara
Bagikan

Bisnin.com, JAKARTA--Menteri Koordinator Perekonomian pemerintahan Presiden KH Aburrahman Wahid, Rizal Ramli, mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengungkap persoalan yang disinyalir adanya dugaan korupsi di balik impor pangan.

"Saya mensinyalir adanya permainan fee kepada pejabat negara di balik impor pangan, terutama beras,"  ujarnya di Jakarta, Rabu, (5/2/2014) seperti dikutip Antara.

Menurut Rizal, impor pangan, terutama beras, yang dilakukan dalam jumlah besar belum tentu untuk kebutuhan nasional sebanyak yang diimpor.

Dia melihat data produksi dan kebutuhan beras nasional dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian berbeda dengan data di Kementerian Perdagangan, sehingga terkean tidak ada koordinasi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan pada kebijakan impor beras.

"Saya mencurigai, data produksi dan kebutuhan beras nasional, ada yang tidak benar di salah satu kementerian tersebut, sehingga ketika muncul persoalan keduanya saling menuding," katanya.

Rizal juga mensinyalir, adanya modus lain di balik impor pangan terutama beras yakni fee untuk untuk pejabat negara.

Dalam kalkulasinya, impor beras dalam jumlah besar, yakni sebanyak 2juta ton, akan mempengaruhui stok beras di dunia sehingga terjadi pergeseran harga menjadi lebih tinggi.

"Keuntungan yang bisa diambil dari impor beras dalam jumlah besar itu, bisa mencapai Rp4 triliun. Dana ini yang dibagi-bagi antara importir, pejabat negara, dan pihak terkait," katanya.

Pakar ekonomi ini menilai, fee tersebut merupakan bentuk gratifikasi atau korupsi, sehingga ia mendorong KPK untuk mengungkap adanya dugaan korupsi di balik impor beras.

Badan Pemeriksaan Keuangan sebelumnya menduga paling tidak ada tiga kerugian akibat kebijakan impor beras yang berpotensi merugikan sistem pertanian di Indonesia.

Ali Masykur Musa, anggota BPK, menjelaskan kerugian itu, pertama kerugian negara yang bea masuknya tidak diterima negara.

Kedua, rusaknya harga beras ditingkat petani dan pasar.

Ketiga, mengakibatkan semangat untuk bertani tidak lagi menarik.

"BPK sebagai institusi yang kamiperiksa kelembagaan. Siapa saja yang berkaitan dengan izin itu yang diperiksa, tidak kenal mundur atau tidak mundur menterinya," tegas Ali Masykur, Selasa (4/2/2014).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

impor beras

Sumber : Newswire

Editor : Ismail Fahmi
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top