Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rizal Ramli Curigai Ada Permainan 'Fee' Pejabat di Balik Impor Beras

Menteri Koordinator Perekonomian pemerintahan Presiden KH Aburrahman Wahid, Rizal Ramli, mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengungkap persoalan yang disinyalir adanya dugaan korupsi di balik impor pangan.
Kedatangan beras impor di pelabuhan/Antara
Kedatangan beras impor di pelabuhan/Antara

Bisnin.com, JAKARTA--Menteri Koordinator Perekonomian pemerintahan Presiden KH Aburrahman Wahid, Rizal Ramli, mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengungkap persoalan yang disinyalir adanya dugaan korupsi di balik impor pangan.

"Saya mensinyalir adanya permainan fee kepada pejabat negara di balik impor pangan, terutama beras,"  ujarnya di Jakarta, Rabu, (5/2/2014) seperti dikutip Antara.

Menurut Rizal, impor pangan, terutama beras, yang dilakukan dalam jumlah besar belum tentu untuk kebutuhan nasional sebanyak yang diimpor.

Dia melihat data produksi dan kebutuhan beras nasional dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian berbeda dengan data di Kementerian Perdagangan, sehingga terkean tidak ada koordinasi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan pada kebijakan impor beras.

"Saya mencurigai, data produksi dan kebutuhan beras nasional, ada yang tidak benar di salah satu kementerian tersebut, sehingga ketika muncul persoalan keduanya saling menuding," katanya.

Rizal juga mensinyalir, adanya modus lain di balik impor pangan terutama beras yakni fee untuk untuk pejabat negara.

Dalam kalkulasinya, impor beras dalam jumlah besar, yakni sebanyak 2juta ton, akan mempengaruhui stok beras di dunia sehingga terjadi pergeseran harga menjadi lebih tinggi.

"Keuntungan yang bisa diambil dari impor beras dalam jumlah besar itu, bisa mencapai Rp4 triliun. Dana ini yang dibagi-bagi antara importir, pejabat negara, dan pihak terkait," katanya.

Pakar ekonomi ini menilai, fee tersebut merupakan bentuk gratifikasi atau korupsi, sehingga ia mendorong KPK untuk mengungkap adanya dugaan korupsi di balik impor beras.

Badan Pemeriksaan Keuangan sebelumnya menduga paling tidak ada tiga kerugian akibat kebijakan impor beras yang berpotensi merugikan sistem pertanian di Indonesia.

Ali Masykur Musa, anggota BPK, menjelaskan kerugian itu, pertama kerugian negara yang bea masuknya tidak diterima negara.

Kedua, rusaknya harga beras ditingkat petani dan pasar.

Ketiga, mengakibatkan semangat untuk bertani tidak lagi menarik.

"BPK sebagai institusi yang kamiperiksa kelembagaan. Siapa saja yang berkaitan dengan izin itu yang diperiksa, tidak kenal mundur atau tidak mundur menterinya," tegas Ali Masykur, Selasa (4/2/2014).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Ismail Fahmi
Editor : Ismail Fahmi
Sumber : Newswire

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper