Bisnis.com, JAKARTA – Setelah dibahas kurang lebih selama 5 tahun, Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Energi Nasional (DEN) akhirnya menyepakati soal Rancangan Kebijakan Energi Nasional yang pada pertengahan Desember 2013 masih terkendala soal nuklir.
Dalam notulensi rapat yang diterima Bisnis, Kamis (23/1/2014), Komisi VII DPR menyetujui Kebijakan Energi Nasional usulan pemerintah terhadap pasal 11 ayat 3 dengan catatan energi nuklir akan disetarakan dengan energi lainnya di dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
Notulensi yang tertanggal 21 Januari 2014 itu ditandatangani oleh Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana. Sebelumnya, dalam rapat awal pada 16 Desember 2013, Ketua Harian DEN Jero Wacik mengatakan RUEN tersebut nantinya akan berupa peraturan pemerintah (PP).
Dihubungi terpisah, Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) As Natio Lasman mengaku pihaknya belum menerima draft RUEN tersebut. Hanya saja, jika polanya sama seperti Peraturan Presiden No. 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, maka semua potensi energi mendapatkan porsi yang sama, baik yang konvensional maupun yang termasuk dalam energi baru terbarukan (EBT), termasuk nuklir.
Pada awal Desember 2013, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Alihuddin Sitompul menjelaskan pemerintah telah memberikan porsi tersendiri bagi nuklir untuk masuk dalam bauran energi nasional yakni sebesar 6,8% pada 2050.
Bila nantinya, RUEN telah disahkan menjadi PP, bukan tak mungkin PLTN pertama Indonesia akan terwujud. Pasalnya, payung hukum untuk pembangunan PLTN telah ada. Dengan demikian, Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
As Natio Lasman menjelaskan pada pertemuan akhir pekan lalu di Thailand soal keamanan nuklir, negara Vietnam menyatakan tengah dalam proses membangun 4 buah PLTN di dua lokasi, dimana tiap lokasi akan terdiri dari twin-reactor yang diharapkan pada 2017 telah beroperasi menghasilkan listrik. “Mereka [Vietnam] bahkan telah merencanakan untuk memiliki 20 PLTN pada 2030 yang tersebar di 10 lokasi,” katanya melalui surat elektronik kepada Bisnis, Kamis (23/1/2014).
