Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan cuma butuh beberapa menit untuk mendeteksi penyelewengan penggunaan perjalanan dinas oleh kementerian/lembaga.
Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan sistem audit elektronik (e-audit) BPK terkoneksi dalam jaringan dengan sistem pembayaran PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Koneksi tersebut memudahkan BPK membandingkan laporan penggunaan anggaran perjalanan dinas kementerian/lembaga dengan data yang dimiliki Garuda.
“Hanya butuh hitungan menit, bisa diketahui apakah fiktif, anggaran di-mark up, atau tiket dipalsukan,” kata Hadi dalam acara Penandatanganan Komitmen Bersama Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara di Kantor BPK RI, Rabu (22/1/2014).
BPK saat ini berupaya agar kemampuan deteksi tersebut bisa diperluas ke maskapai penerbangan selain Garuda untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran perjalanan dinas.
“Kami sudah minta kepada Kementerian Peruhubungan agar bisa minta [data] dari airline lain. Menteri Perhubungan [E. E. Mangindaan] berjanji membantu,” kata Hadi.
Dia mengklaim sistem e-audit BPK telah terbukti mampu menekan temuan dugaan penyelewangan penggunaan anggaran perjalanan dinas oleh kementerian/lembaga.
BPK telah memiliki pusat data yang bisa mengakses setiap transaksi keuangan negara secara langsung tanpa intervensi pihak manapun. “Temuan BPK terkait perjalann dinas semakin menurun karena sudah mulai terdeteksi oleh BPK,” kata Hadi.
Pada Ikhistar Hasil Pemeriksaan Semester I/2012 BPK menemukan 259 kasus penyimpangan penggunaan anggaran perjalanan dinas di pemerintah pusat dan daerah.
Penyimpangan tersebut menyebabkan kerugian negara Rp77 miliar yang terdiri dari 86 kasus perjalanan dinas fiktif senilai Rp40,13 miliar dan 173 kasus mark up bernilai Rp36,87 miliar.
