Bisnis.com, PALEMBANG - Bank Rakyat Indonesia Wilayah Palembang mencatat penyaluran kredit ketahanan pangan dan energi tumbuh signifikan hingga 40% pada 2013, seiring dengan tingginya minat petani menggunakan jasa perbankan untuk mendukung usahanya.
BRI mengucurkan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) senilai Rp169,87 miliar hingga Desember 2013. Jumlah tersebut meningkat 40% atau senilai Rp52 miliar dibanding realisasi penyaluran hingga tahun sebelumnya yang mencapai Rp117,20 miliar.
Wakil Pimpinan Wilayah Bisnis BRI Kanwil Palembang Bambang Krisminarno mengatakan pertumbuhan kredit program itu telah melampaui proyeksi pihaknya yang berkisar 20%.
Perusahaan pun optimistis penyaluran KKPE pada 2014 bisa tumbuh minimal sama seperti pada tahun lalu.
"Kami sebetulnya tidak mematok target penyaluran berapa. Pada dasarnya berapapun kami siap berikan,"katanya, Selasa (21/1/2014).
Menurut Bambang, program kredit yang mendapat subsidi bunga dari pemerintah itu dapat mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah terkait ketahanan pangan dan energi.
Dia melanjutkan KKPE juga merupakan kredit yang cukup mendominasi penyalurannya dibanding kredit lain, seperti Kredit Usaha Peternakan Sapi (KUPS) di kredit program non KUR untuk wilayah Sumbagsel. Adapun outstanding kredit untuk KUR dan Non-KUR perusahaan lebih dari Rp1 triliun.
Dari sisi bidang usaha, penyaluran paling banyak diberikan kepada sektor peternakan, selanjutnya perkebunan tebu, ubi kayu, dan padi.
Kepala Bagian Kredit Program Yunefridel menambahkan khusus penyaluran kredit untuk petani padi tumbuh 40% dibanding tahun sebelumnya. Penyerapan KKPE sektor usaha padi ini banyak berada di wilayah Sumsel.
Tingginya penyerapan itu bisa menjadi indikator bahwa minat petani untuk menggarap sawah dan tidak beralih profesi masih tinggi. "Adapun peternakan, ubi kayu dan tebu banyak diserap oleh petani di Lampung," katanya.
Terkait kondisi petani yang belum bankable sehingga sulit mengakses permodalan, Yunefridel mengemukakan program KKPE sebetulnya sudah cukup memudahkan petani. "Agunan pokok kredit itu adalah kelayakan usaha objek yang dibiayai, kalau perlu tambahan ya diikat dengan SKMHT tetapi kuncinya hanya kelayakan,"katanya.
Dia mengapresiasi Pemprov Sumsel jika mau merealisasikan rencana sertifikasi lahan bagi petani. Seperti diketahui, Pemprov Sumsel berencana menganggarkan APBD untuk membantu petani mengurus sertifikat lahan yang bisa memudahkan akses petani mendapat pinjaman usaha dari bank.
Plt Kepala Dinas Pertanian Sumsel Taufik Gunawan mengatakan pihaknya akan berupaya mengajukan alokasi dana untuk sertifikasi lahan bagi petani.
“Untuk sertifikasi lahan akan kami upayakan, yang pasti sudah ada alokasi APBD dan APBN langsung untuk pompanisasi lahan petani,”katanya.
Selain pemda, Perum Bulog Divre Sumsel juga akan menjalankan pilot project untuk program serupa dengan kebutuhan biaya sekitar Rp30 miliar.
.jpg?w=348&h=261)
