Bisnis.com, JAKARTA – Kemenko Perekonomian merupakan salah satu dari 14 Kementerian/Lembaga yang tingkat penyerapan anggaran pemerintah yang cukup rendah yaitu di bawah 80%.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan penyerapan anggaran harus dilihat dari dua sisi yaitu adanya indikasi penghematan dan indikasi atas banyaknya proyek yang tidak beroperasi sesuai dengan perencanaan yang ada.
“Nah yang terjadi pada Kemenko Perekonomian lebih kepada faktor pertama yaitu penghematan. Tugas kementerian ini kan cuma koordinasi saja, jadi kalo ada rapat koordinasi bisa 3 kali sehari, biaya bisa dihemat dari situ,”ungkapnya di Jakarta, Kamis (9/1/2014).
Menurutnya, penghematan anggaran juga dilakukan dengan memotong jatah perjalanan ke luar negeri yang dianggap tidak perlu, sehingga penyerapan anggaran menjadi kurang dari 80% sedangkan APBN-P 2013 sendiri menetapkan alokasi anggaran untuk Kemenko Perekonomian sebesar Rp 288,7 miliar.
“Di Kemenko Perekonomian itu anggaranya cuma sedikit, gak ada proyek pula, apalagi belanja modalnya, ya pantes penyerapannya juga sedikit,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan sempat merilis tingkat penyerapan anggaran 80%-90% sebanyak 28 K/L a.l. Ombudsmen, LPP RRI, Kemenkumham, Kemenperin, Kemenhub, Kemenkeu, BKKBN, DPD, PPATK, BPLS, Arsipnas, Kejaksaan, Komnasham, KPPU, BIG, Kemenpora, Kemdikbud, Lemhanas, BPKM, Kemenkopolhukam, Kemenkokesra, BPN, DPR, dan Kemen BUMN.
Adapun, tingkat penyerapan anggaran di bawah 80% sebanyak 14 K/L a.l Bawaslu, Kemen PAN-RB, Kemenlu, Setkab, Setneg, BNPP, Kemenko Perekonomian, KPU, KPK, BPKPB dan PB Sabang, Kemenkominfo, BPKPB dan BP Batam, Kemen ESDM, dan BPWS.
