Bisnis.com, JAKARTA— Perum Perumnas memastikan akan menyalurkan sekitar 3.000 unit rumah PNS yang tersebar di delapan kabupaten/kota pada pertengahan tahun ini.
Direktur Utama Perum Perumnas Himawan Arief mengatakan kerja sama pembangunan rumah PNS yang telah dijalin bersama 50 kabupaten/kota tidak bisa direalisasi seluruhnya, karena berbagai kendala, khususnya terkait dengan ketersediaan tanah.
Adapun beberapa kabupaten/kota tersebut adalah Pulau Buru (Maluku), Paser (Kalimantan Timur), Kotabaru (Kalimantan Selatan), Mamuju (Sulawesi Barat), dan kabupaten lain di Nusa Tenggara Barat.
“Yang berjalan kurang lebih 7-8 kabupaten, dan sudah memasuki program pembangunan. Pemerintah daerah dari kabupaten tersebut sudah mempersiapkan lahan,” katanya saat dihubungi Bisnis, Jumat (10/1/2014).
Sulitnya melakukan realisasi pembangunan rumah PNS disebabkan karena pemda tidak mendukung pembangunan tersebut. Dia memaparkan kendala yang ada diakibatkan pembebasan tanah belum tuntas, jumlah unit rumah terlalu sedikit, dan kurangnya koordinasi.
“Untuk biaya overhead saja sudah besar. Kita sudah bolak-balik, ternyata lahannya belum clear. Padahal sudah ke luar biaya untuk konstruksi dan jadinya rugi. Akhirnya berhenti di tengah jalan,” ungkapnya.
