Bisnis.com, PEKANBARU—Sebanyak 18 provinsi daerah penghasil kelapa sawit termasuk Provinsi Riau diketahui mengusulkan kepada Kementerian Keuangan mengenai adanya dana bagi hasil (DBH) dari bea keluar CPO (Crude Palm Oil).
Almasdi Syahza, peneliti dari Lembaga Penelitian Universitas Riau mengatakan sudah melakukan penelitian bersama Dinas Pendapatan Provinsi Riau mengenai perlunya dana bagi hasil ekspor minyak sawit mentah itu. Tim juga meneliti daerah mana saja yang mempunyai misi sama dengan Riau.
“Kami mengusulkan khusus untuk Riau, selayaknya Riau mendapatkan dana bagi hasil minimal 20% dari bea keluar CPO yang dipungut oleh pemerintah pusat,” ujarnya di Pekanbaru (18/12).
Almasdi mengatakan dana bagi hasil itu bisa ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang DBH bea keluar CPO, mengacu pada prinsip-prinsip sebagaimana yang diterapkan pada DBH cukai hasil tembakau.
Selain, itu ada kemungkinan lainnya melalui revisi UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya Pasal 11 Ayat (2), serta UU No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan khususnya pasal 2A ayat (2).
“Jika dana bagi hasil yang kami perjuangkan ini berhasil, kami usulkan pemanfaatannya berupa program yang sebagian dikembalikan lagi ke petani sawitnya,” ujarnya.
Program tersebut antara lain untuk peremajaan kebun kelapa sawit yang rata-rata sudah mencapai siklus pertama (25 tahun). Selain itu, untuk memberikan pupuk subsidi dan penggantian bibit palsu bagi para petani. Selanjutnya, DBH juga bisa digunakan untuk pencegahan kebakaran kebun, perbaikan jalan produksi di pedesaan, pemberdayaan dan peningkatan kinerja lembaga ekonomi desa.
Serta untuk pembinaan masyarakat petani dan pencegahan konflik sosial, hingga untuk pengembangan penelitian kelapa sawit dan produk turunannya.
Zulher, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, mengatakan produktivitas petani sawit swadaya di Riau masih rendah, yakni hanya 11,4 ton/tahun atau tidak sampai 1 ton/bulan. Dana bagi hasil ini nantinya juga bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas petani.
Detri Karya, rektor Universitas Islam Riau (UIR) mengatakan di daerah perkebunan secara umum justru kondisi infrastruktur dan masyarakatnya masih terbelakang. Seperti sudah diketahui bersama, banyak jalan rusak di daerah akibat dilalui oleh truk-truk sawit.
Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan yang berkunjung ke Pekanbaru menghadiri acara ini, mengakui bahwa usulan dari daerah penghasil kelapa sawit terkait dana bagi hasil dari bea keluar CPO ini sebenarnya bukanlah hal baru.
Sebelumnya pada 5 Juli 2012, hal ini sudah dibahas dalam pertemuan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Selanjutnya pada 27 Agustus 2012, Mentan bersurat ke Menkeu berdasarkan referensi dari rumusan pertemuan Apkasi itu.
“Pada intinya surat Mentan itu adalah supaya bisa dipertimbangkan ada DBH bagi daerah-daerah penghasil kelapa sawit yang berasal dari bea keluar CPO yang selama ini dipungut oleh pemerintah,” jelasnya.
Namun pada 26 November 2012, Menkeu merespon yang intinya tidak setuju adanya DBH tersebut mengingat penerimaan negara dari bea keluar CPO itu sendiri adalah penerimaan yang kurang stabil atau fluktuatif.
----------------------------------
Data Penerimaan Bea Keluar CPO
Tahun Realisasi Penerimaan Kontribusi Riau**
2006 Rp1,1 triliun
2007 Rp4,2 triliun
2008 Rp13,5 triliun
2009 Rp566 miliar
2010 Rp8,9 triliun Rp3,65 triliun (41%)
2011 Rp28,9 triliun Rp13 triliun (45%)
2012* Rp8,96 triliun
*Angka Sementara sampai dengan Oktober 2012
**Data Lembaga Penelitian Universitas Riau
Sumber: Kementan
