Bisnis.com, JAKARTA— Jumlah kiriman uang TKI (remitansi) yang bekerja di luar negeri ke Tanah Air pada Oktober 2013 mencapai sedikitnya Rp73 triliun, atau melampaui total kiriman 2012 yang hanya mencapai Rp67,87 triliun.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan angka kiriman uang dari TKI dari negara penempatan sudah mencapai Rp73 triliun atau melampaui kiriman tahun lalu.
“TKI yang bekerja di Malaysia dan Arab Saudi menjadi pengirim terbanyak,” kata Muhaimin tanpa menyeburkan detil jumlah, Jumat (13/12/2013).
Muhaimin menjelaskan, angka remitansi tersebut sudah termasuk yang dikirim melalui wesel pos, western union, dan jasa perbankan lainnya.
“BI biasanya baru menginformasikan data remitansi TKI setiap akhir bulan.”
Remitansi tersebut, jelasnya, dikirim oleh sedikitnya 6 juta TKI dengan komposisi 58% hingga 60% bekerja untuk sektor informal di negara-negara kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah dan Afrika, Amerika, serta Eropa dan Australia.
Dengan adanya kiriman uang TKI ke sejumlah daerah asal di Tanah Air, Muhaimin berharap kepada keluarga TKI untuk tidak bersikap konsumtif.
“Kiriman uang dari TKI itu harus difungsikan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Masuknya kapital tersebut di daerah harus dimanfaatkan secara produktif melalui pengembangan wirausaha berbasis sumber daya lokal dengan tidak dibelanjakan secara konsumtif.”
Muhaimin mengatakan remitansi tersebut dikirim oleh TKI yang masih didominasi oleh medium-low skill workers yang umumnya bekerja pada sektor penata laksana rumah tangga (PLRT), konstruksi, perkebunan dan nelayan.
“Untuk itu, mereka membutuhkan proteksi yang lebih baik dibandingkan TKI skill yang umumnya telah mampu melindungi dirinya,” lanjut Muhaimin.
Untuk melindung TKI di negara penempatan, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemenakertrans Reyna Usman mengatakan telah melakukan sejumlah pertemuan bilateral untuk mengganti seluruh memorandum of understanding (MoU) perlindungan dengan perjanjian yang mengikat.
Saat ini, untuk negara kawasan Timur Tengah masih dalam tahap finalisasi dengan Negara Yordania dan Arab Saudi. Untuk perjanjian perlindungan TKI secara bilateral dengan Yordania, sejumlah kesepakatan a.l. hari libur dan pembayaran gaji melalui jasa perbankan sudah disepakati.
“Untuk Arab Saudi, Indonesia masih mendesakkan sejumlah peraturan, a.l. yang mengatur dispute settlement untuk penanganan sengketa TKI dengan majikan. Namun belum ada tanggapan,” katanya.
Selain itu, pada 2014, pemerintah menargetkan mempunyai perjanjian yang mengikat perlindungan TKI dengan negara di Asia Pasifik a.l. di Singapura, Brunei Darusalam dan Macau.
“Saat ini untuk ketiga negara tersebut, Indonesia belum mempunyai perjanjian perlindungan TKI yang mengikat.”
Pada tingginya remitansi TKI ke Tanah Air, Ketua Umum Jamal for Migrant Jamal mendesak kepada pemerintah untuk mengapresiasi dengan mengembangkan dan merevitalisasi balai latihan kerja (BLK) di sejumlah daerah kantong TKI. “Saat ini, banyak TKI yang berangkat dengan skill dan pengetahuan yang minim.”
Untuk itu, lanjut Jamal, pemerintah harus lebih serius meningkatkan skill dan pengetahuan TKI agar tidak mengalami banyak masalah.
“Saat ini, banyak balai latihan kerja (BLK) untuk sarana pengembangan skill masih terbatas terdapat di Jakarta.”
