Bisnis. com, JAKARTA--Di hadapan para pemimpin redaksi pers nasional, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan 13 pertanyaan kunci mengenai arah pembangunan Indonesia.
Presiden menantang seluruh unsur bangsa Indonesia untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk menggulirkan perubahan dan penataan kembali sistem negara Indonesia yang telah coba diperbaiki selama 15 tahun era reformasi.
“Saya SBY, yang 11 bulan lagi [menjabat Presiden], mengajak bangsa ini mulai memikirkan perubahan dan penataan kembali atas sistem ketatanegaraan untuk menuju keberadaan yang lebih baik,” kata Kepala Negara, Rabu (11/12/2013).
Pertanyaan kunci yang diajukan SBY adalah sebagai berikut;
Pertama, permasalahan mengenai sistem politik yang tepat bagi Indonesia, opsi antara sistem parlmenter dan presidensial atau penyusunan sistem politik yang lain.
Kedua, keseimbangan sistem check and balances di Indonesiaantara lembaga eksekutif, yudikatif, dan yudikatif.
Ketiga, perbaikan sistem hubungan dan pembagian kewenangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.
Keempat, keseimbangan antara negara yang kuat dan kebebasan terkait hubungan negara dengan rakyat.
Kelima, terkait penentuan sistem dan dasar ekonomi Indonesia, terutama dikotomi antara mekanisme pasar dan peran pemerintah.
Keenam, dasar politik luar negeri Indonesia.
Ketujuh, sistem pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah antara langsung dan tidak langsung serta bagaimana cara membuat rakyat bisa nyaman menggunakan kesempatan memilih tanpa tekanan.
Kedelapan, keseimbangan hak dan kewajiban bagi warga negara, antara perlindungan terhadap HAM dan kewajiban warga negara menjaga ketertiban.
Kesembilan, sistem keuangan negara yang tepat. Pencarian pola distribusi anggaran yang paling tepat antara pusat dan daerah, tanggung jawab pembangunan sektoral dan nasional.
Kesepuluh, cara memelihara toleransi dan menghindari konflik horizontal.
Kesebalas, menemukan perangkat yang tepat untuk menjaga stabilitas politik tanpa harus menggunakan tangan yang kuat.
Keduabelas, penegakkan hukum dan membangun kepatuhan hukum.
Ketigabelas, sistem yang tepat untuk memberantas korupsi.
